Jakarta, Gatra.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk berinovasi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menjalankan tugasnya.
Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5), lebih lanjut menyebut beberapa aplikasi teknologi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyelewengan.
Adapun sejumlah aplikasi yang disebut Jokowi, yakni platform early detection dan exclusion system untuk warning/black list pihak yang terlibat fraud; risk scoring tools untuk mendeteksi fraud pencairan anggaran; sistem robotik process automation; serta Internet of things (IoT) dan citra satelit untuk pemantauan lapangan yang dapat dimanfaatkan BPKP.
Jokowi menyampaikan permintaan tersebut karena tantangan di masa mendatang akan semakin berat, seperti belanja pemerintah yang bertambah besar, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dan kompetisi antarnegara yang kian ketat. Kondisi ini membutuhkan kerja cepat dan tepat pemerintah.
“Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga, sekali lagi, kecepatan itu sangat diperlukan, ketepatan itu sangat diperlukan,” Jokowi dalam keterangan pers.
Jokowi menyampaikan, BPKP memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan. Ia mengharapkan BPKP bersama dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengedepankan pencegahan, mengawal gerak cepat dan tepat pemerintah, serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari pembangunan.
“Karena BPKP memiliki peran besar, sekali lagi, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal,” tegasnya.
Jokowi mengibaratkan target pembangunan pemerintah seperti perjalanan kereta api. BPKP berkontribusi dalam pembangunan relnya, memastikan kereta berjalan lurus dan dapat mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.
Presiden juga mengingatkan agar APIP untuk dapat memberikan arahan dan tuntunan dalam proses pembangunan, tidak hanya sekadar mencari kesalahan.
“Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu, sekali lagi, bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana,” Jokwi berpesan.
Oleh karena itu, BPKP dan APIP diminta untuk fokus kepada seberapa banyak program-program pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Menutup sambutannya, Jokowi menekankan kembali bahwa keberadaan APIP untuk memberikan solusi dan melakukan pencegahan. “Utamakan pencapaian outcomes. Utamakan manfaat, sekali lagi, utamakan manfaat yang maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, melapor kepada Presiden bahwa APIP telah melaksanakan pengawasan intensif atas penyelenggaraan berbagai program pembangunan kunci. Salah satu buktinya terlihat dari kontribusi pengawasan BPKP terhadap keuangan negara.
Ateh menyampaikan, sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I 2024, BPKP telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun.
“Total kontribusi keuangan tersebut adalah Rp310,36 triliun. Kami tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan,” ujarnya.
Ateh menjelaskan bahwa BPKP tidak berfokus dalam mencari kesalahan, akan tetapi berupaya menjadi bagian dari solusi permasalahan. “Dalam pelaksanaan pengawasan kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan,” terangnya.
Lebih lanjut Ateh menjelaskan, keberadaan BPKP sebagai solusi pembangunan telah berhasil mendorong berbagai capaian positif. Sebagai contoh pada bidang infrastruktur, BPKP telah mengawal perkembangan penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tidak hanya mengawal selesainya pembangunan fisik, BPKP pun turut memastikan berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik, sehingga aktivitas ekonomi meningkat.
Kepala BPKP mengutarakan, Rakornas Wasin 2024 ini merupakan wadah untuk mengoordinasikan langkah pengawasan seluruh unsur APIP agar dapat mewujudkan pengawasan yang efektif dalam mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan 2020–2024 yang masih tersisa.
