Solo, Gatra.com - Selain memberikan kemudahan, digitalisasi menghadirkan problematika tersendiri di masyarakat. Untuk itu, masyarakat bahkan hingga tingkat kelurahan perlu mendapatkan literasi digital.
Hal ini disampaikan oleh Andina Elok Puri Maharani, pengajar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), dalam diskusi "Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Guna Mendukung E-Government".
Diskusi ini dilaksanakan di Joglo Kampoeng Mahoni, Kalurahan Hargobinangung, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Rabu (22/5) lalu.
Menurutnya, pemerintah kelurahan dan para pemuda harus mampu melakukan pendampingan literasi digital kepada masyarakat. ”Ini bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana berbasis media digital dan digitalisasi,” katanya melalui rilis yang diterima Gatra.com, Jumat (24/5).
Dosen hukum tata negara UNS lainnya, Adriana Grahani Firdausy, menyebutkan banyaknya penyalahgunaan media digital sebagai efek negatif dari pesatnya digitalisasi.
Untuk itu, pemerintah harus turut membantu memberikan literasi digital ke masyarakat. Contohnya berupa tips membagikan informasi, tips bertransaksi digital dengan aman, tips perlindungan data pribadi, dan penerapan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika di ruang digital.
”Harapannya masyarakat bisa lebih mewaspadai perkembangan digital dengan lebih baik,” katanya.
Adriana menambahkan, anak-anak juga rentan menghadapi perkembangan digitalisasi. Untuk itu, ia mengajak orang tua untuk mengaktifkan fitur khusus agar anak tidak mudah mengunduh aplikasi secara sembarangan.
Edukasi soal jual beli online juga tak kalah penting. "Biasanya orang akan tergiur dengan harga yang murah. Namun sebelum melaksanakan transaksi, perlu melalukan double chek agar terhindar dari penipu, misalnya melalui aplikasi Get Contact,” katanya.
Adapun Kepala Dukuh Sawungan, Kalurahan Hargobinangun, Sleman, Dika Prasetyo Wibisono, mengatakan, pemerintah di tingkat kelurahan juga harus diperkuat dengan e-government. Sumber daya manusia di pemerintah pun perlu memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem e-government.
Menurutnya, Kalurahan Hargobinangun sudah memiliki sistem yang memudahkan pelayanan publik untuk masyarakat. ”Digitalisasi ini memang memberikan efek positif dan negatif,” tandasnya.
