Petani Akan Gugat SBY di Hari Tani Nasional

Jakarta, GATRAnews - Para petani akan melakukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena hilangnya lima juta rumahtangga petani dan bertambahnya petani gurem. Namun di lain pihak, sebanyak 1.475 perusahaan pertanian malah meningkat. Hal ini terungkap dari hasil sensus pertanian 2013.

Para petani, di Hari Tani Nasional 2013, itu juga beralasan, karena SBY belum merealisasikan janjinya melakukan reforma agraria, sebagaimana dijanjikannya pada 2004.

"Ini tentunya menjadi gugatan bagi Presiden SBY yang semenjak tahun 2004, menjanjikan reforma agraria melalui redistribusi tanah bagi petani," kata Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, di Jakarta, Selasa (24/9).

Kondisi tersebut juga menjadi bahan gugatan bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan, yang tidak berhasil menyediakan obyek tanah yang bisa diredistribusikan dan menyelesaikan konflik pertanahan di wilayah perkebunan dan kehutanan.

"Ini juga gugatan kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi legislatif untuk melahirkan undang-undang pelaksana reforma agraria," tandasnya.

Menurutnya, peringatan Hari Tani Nasional tahun ini, tidak hanya dilakukan dengan aksi massa petani di daerah-daerah dan di Jakarta, tetapi juga akan dilakukan dengan aksi hukum, berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa, karena tidak menjalankan kewajiban menjalankan reforma agraria yang merupakan mandat konstitusional, mandat hukum, dan mandat HAM negara.

"Upaya pembaruan hukum juga akan dilakukan dengan permohonan uji materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, karena petani bisa menggarap tanah negara dengan hak sewa," tandasnya.

Menurutnya, petani menyewa tanah ke negara jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Pasalnya, hak menguasai negara, bukan berarti negara yang punya tanah.

Gunawan menuturkan, meski Hari Tani Nasional ditentukan lewat Keppres Soekarno ketika Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) disahkan, namun negara tidak mengadakan peringatan resmi.

Padahal, UUPA 1960 adalah hukum agraria nasional untuk mengganti hukum agraria kolonial dan melalui landreform yang diharapkan sistem agraria yang kolonial dan feodal akan diganti sistem agraria yang nasionalis, demokratis, populis, dan berkeadilan sosial. (IS){jcomments on}

 

Share this article