Cegah Deforestasi, Kajian Stok Karbon Wajib Libatkan Masyarakat Adat

Patrick Anderson (kanan) dan Grant Rosoman (kedua kanan) bersama rekan (GATRAnews/Rizaldi Abror)

Badung, GATRAnews  - Pembabatan hutan atau yang dikenal sebagai deforestasi tengah menjadi isu besar di kalangan pegiat lingkungan. Berdasarkan rekam jejaknya, Indonesia menjadi satu di antara negara yang mengalami deforestasi.

Hal ini dipengaruhi oleh maraknya aktivitas usaha yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Seperti, industri kelapa sawit. Tak bisa dipungkiri, bahwa selama ini perusahaan minyak kelapa sawit menjadi pelaku perambahan hutan. Mereka tak pernah ragu membuka lahan hutan demi meningkatkan kouta produksi.

Kondisi ini menjadi pembahasan utama bagi para pelaku usaha dan lembaga lingkungan yang terlibat dalam koalisi High Carbon Stock (HCS) Approach. Koalisi yang berfokus untuk mengendalikan deforestasi ini telah sepakat menerapkan metodologi pengukuran tingkat karbon untuk lahan produksi.

Grant Rosoman, selaku HCS Approach Steering Group Co-Chair, atau pemimpin forum koalisi mengatakan tujuan utama dari perumusan metodologi ini adalah untuk merevitalisasi lahan yang rusak akibat deforestasi.

"Metodologi HCS digunakan untuk mengukur pemanfaatan hutan sesuai aspek konservasi, sosial, dan ekologi. Tim riset akan mencari tahu apakah lahan produksi yang dimanfaatkan perusahaan perlu dikonservasi atau bisa dimanfaatkun untuk usaha," ujar Rosoman saat berbincang dengan GATRAnews, belum lama ini di Jimbaran, Bali.

Berdasarkan aspek konservasi, kata Rosoman, hutan terdiri dari enam strata. Empat di antaranya wajib untuk dikonservasi, sementara, dua sisa nya bisa dimanfaatkan untuk produksi. "Hanya dua kategori yang bisa dimanfaatkan, yaitu belukar muda dan lahan gundul. Itu pun dikaji kembali aspek sosial dan ekologisnya. Kami punya beberapa tahapan dalam riset HCS, misalnya dalam sebuah lahan berukuran 100 hektar, dari lahan itu akan diteliti apakah bisa dimanfaatkan semuanya, atau sebagian lainnya harus dikonservasi," jelas Rosoman.

Sementara itu, Patrick Anderson dari Forest People Programme mengatakan masyatakat termasuk di dalamnya masyarakat adat harus dilibatkan dalam penerapan metodologi lingkungan ini.

Pihaknya akan mempertemukan masyarakat dengan pemerintah dan pihak swasta, agar masyarakat yang bermukim di kawasan hutan juga mendapatkan keadilan atas lahan dan lingkungan hidupnya.

"Kami juga harus mamastikan bahwa penerapan metodologi ini memberikan hak-hak adat dari masyarakat. Selama ini banyak masyarakat yang tidak diakui dan dihormati hak nya. Karena mereka yang hidup di sana, dan harus terlibat. Jika mereka tidak setuju, maka kami tidak boleh memaksa," ucap Anderson.

Mengenai riset terhadap stok karbon, Anderson dan tim nya harus memastikan bahwa masyarakat benar-benar mengerti apa yang dilakukan metodologi HCS. Tim riset akan membentuk sejumlah kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari ahli lingkungan dan masyarakat yang hiduo di lahan yang akan diteliti.

"Menjelaskan tentang kajian stok karbon harus dalam bahasa yang sederhana agar masyarakat mengerti. Misalnya ditanyakan apakah mereka mengalami fase musim tertentu atau mengalami dampak dari perubahan iklim, ditanyakan mengenai kentungan dan kerugian jika lahan mereka terkena dampak deforestasi. Data-data itu dikumpulkan, dan diberikan kepada pemerintah. Harapannya, agar bisa dijadikan perda (peraturan daerah tentang konservasi)," tukas Anderson.


Reporter: Rizaldi Abror

Editor: Nur Hidayat

Share this article