Beritakan Kasus Helikopter AW 101, Majalah Keadilan Hilang dari Pasaran

Helikopter AW 101 (ANTARA/Widodo S Jusuf/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Kontroversi seputar pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 semakin melebar. Majalah Keadilan yang mengupas tentang pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu hilang dari peredaran. Majalah Keadilan edisi 06 berjudul "Perang Bintang Kasus AW 101" dengan cover Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Marsekal (Purn.) Agus Supriyatna. 


Pemimpin Redaksi Majalah Keadilan, Toni Hasyim membenarkan Majalah Keadilan hilang dari peredaran. Saat ini Bagian Distribusi Majalah Keadilan sedang melacak siapa pihak yang memborong (membeli dalam jumlah besar) Majalah Keadilan.

"Iya benar (hilang dari peredaran), sedang dilacak oleh bagian distribusi kita," kata Toni melalui pesan tertulis, Kamis (14/9).

Toni menuturkan, temuan sementara harusnya pada Selasa (12/9) pagi majalah sudah beredar. Tapi Rabu (13/9) pagi sampai tadi siang banyak pelanggan yang bertanya kenapa majalah belum sampai di rumah atau kantor mereka. Saat ini pihaknya juga belum mengetahui siapa yang membeli dalam jumlah banyak (borong) sehingga Majalah Keadilan hilang di pasaran.

"Kebanyakan yang komplain dari pelanggan di Jakarta Timur dan Pusat. Kemungkinan besar yang borong instansi-instansi militer. Kita tahu di dua wilayah itu, terutama Jakarta Timur banyak instansi militer," paparnya.

Toni mengungkapkan, Majalah Keadilan hilang dari pasaran karena mengupas soal kasus korupsi pembelian helikopter AW-101. Panglima menuduh beberapa perwira TNI-AU terlibat korupsi. Dalam pemberitaan juga memuat sanggahan dari sumber-sumber di TNI-AU. Pihaknya mencium ada friksi antar elite milier di balik pembelian helikopter itu. Sebagai solusi Presiden Jokowi harus turun tangan untuk mengatasi persoalan itu.

"Ini tampaknya bukan korupsi murni, tapi ada persaingan dalam elite militer termasuk di Kemenhan. Karena sudah tiga bulan kasus berjalan tapi belum ada perkembangan berarti, belum ada penjelasan dari Mabes TNI dan KPK tentang konstruksi perkaranya. Dalam konstruksi perkara yang utuh, saya lihat dalam kasus ini Presiden Jokowi, Mensesneg, Menhan, menkeu, Men PPN Kepala Bappenas dan banyak pejabat tinggi lain harus dimintai keterangan," paparnya.

Pengamat Hukum dan Komunikasi Publik dari Universitas Bung Karno (UBK), Cecep Handoko mengatakan, ada kejanggalan terkait hilangnya peredaran Majalah Keadilan yang memberitakan soal Pembelian Helicopter AW101. Sebab sehari sebelumnya, Panglima TNI menyatakan cukup disudutkan atas pemberitaan media terutama para tersangka dalam kasus pembelian heli yang saat ini sedang diproses penyidikannya di KPK dan Puspom TNI.
 
Harusnya, sambung Cecep, para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Toh dalam aturannya jelas, bagi pihak yang dirugikan oleh pemberitaan bisa melakukan hak jawab atau mengadukan persoalannya ke Dewan Pers.

Diketahui, dalam kasus ini sudah ada lima tersangka, yakni 4 tersangka dari militer dan satu tersangka dari sipil. Empat tersangka dari militer yaitu Marsekal Madya SB, Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan TNI AU, Marsekal Pertama FA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Letnan Kolonel WW selaku pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua SS.

Sementara  KPK menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, IKS sebagai tersangka dari pihak sipil. IKS diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pengadaan heli AW-101 TNI AU. Apalagi IKS selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang juga diduga sebagai pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikuti proses lelang di TNI AU dengan menyertakan kedua perusahaan itu.


Editor: Arief Prasetyo

Share this article