Dinkes DKI Larang Menarik Uang Muka untuk Pelayanan Gawat Darurat

Jakarta, GATRAnews - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran nomor 71/SE/2017 soal Kewajiban Pelayanan RS Kepada Pasien. Surat edaran itu dikeluarkan pasca kematian bayi Tiara Debora di IGD RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, Ahad (3/9).


Dalam edaran dibuat untuk menghindari terjadinya penolakan pelayanan terhadap pasien. Maka setiap rumah sakit di Jakarta harus memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif yang mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RS.

"Melaksanakan fungsi sosial dengan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka. RS yang belum bekerja sama dengan BPJS, biaya dapat ditagihkan ke BPJS," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi Priharto dalam surat edaran itu, Kamis (14/9).

Dalam surat itu pelayanan gawat darurat dimaksudkan untuk penyelamatan nyawa (life saving). Kemudian melakukan rujukan setelah memberikan tindakan pertolongan pertama atau stabilisasi kondisi pasien sesuai dengan indikasi medis.

"RS melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat," sambung Koesmedi.

Dengan meninggalnya bayi Tiara Debora, Dinas Kesehatan DKI melarang menyuruh keluarga pasien atau pasien untuk mencari rujukan sendiri.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Share this article