Forluni UNJ: Nawacita Gagal Jika Kecurangan Dunia Pendidikan Dibiarkan

Universitas Negeri Jakarta (kampusunj.com/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Menyikapi plagiarisme yang terjadi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Juru Bicara Forum Alumni (Forluni) UNJ Ide Bagus Arief Setiawan menilai, pengakuan Tim Independen Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek Dikti) terhadap temuan Tim Evaluasi Akademik (EKA) semakin menegaskan fakta-fakta yang ada.

 

“Data-data kecurangan gamblang. Pemerintah tinggal mengambil sikap tegas. Karena plagiarisme adalah pidana. Mencoreng tradisi ilmu pengetahuan,” ungkap Ide kepada GATRAnews, Kamis (14/9).

 

Ide melanjutkan, Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas karena perguruan tinggi justru kontra produktif dengan semangat revolusi mental. “Nawacita gagal jika kelicikan dalam dunia pendidikan dibiarkan,” katanya.

 

Menurut Ide, Kemenristek Dikti harus setia pada nilai dasar ilmu pengetahuan. Objektif dan benar. Karena itu, pemerintah harus segera turun tangan untuk berikan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi para pihak yang mendukung plagiarisme. “Kami, para alumni bersama pakar hukum akan menelusuri akar persoalan plagiarisme, karena kita melihat ada motif yang sistematis. Saling melindungi,” ungkapnya.

 

Ia juga berharap, birokrasi di kampus harus membuka diri terhadap semua upaya dan kerja-kerja penyelidikan. Universitas harus kooperatif dengan seluruh pihak yangg sedang membongkar skandal di kampus yang berlokasi di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur. “Cara demikian membantu percepatan penyelesaian masalah. Jangan berkelit apalagi mempersulit. Kita menginginkan perbaikan mendasar di dalam kampus,” pungkas alumnus Pendidikan Sejarah ini.

 

Tidak jauh berbeda dengan Forluni, puluhan mahasiswa dan dosen yang tergabung dalam Forum Militan dan Independen (FMI) UNJ juga mengatakan akan terus megawal berbagai masalah plagiarisme sampai tuntas. “Mesti ada perbaikan sistem yang tidak memudahkan setiap orang melakukan tindakan plagiarisme. Selain itu, UNJ mesti kembalikan roh tridarma perguruan tinggi,” tutup Hendrik Yaputra, salah satu aktivis FMI.

 

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Muhammad Nasir menyatakan belum menerima laporan dari Tim Independen Kemenristek Dikti. “Pak Ali (Ketua Tim Independen) sedang sakit. Stres atau apa enggak tahu,” katanya kepada GATRAnews di gedung Kemenristek, Kamis (14/9).

 

Kendati belum mendapat laporan resmi, Nasir menegaskan, apapun pelanggaran yang ada harus ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yangg berlaku. Ia juga menyebut dalam upaya pencegahan plagiarisme, rektor sebagai pimpinan universitas harus bertanggung jawab. Sebab, lanjut Nasir, rektor bertanggung jawab pada tiga bidang : akademik, sumber daya, dan keuangan. “Jadi kaitan akademik, sumber daya, atau pun penganggaran rektorlah yg bertanggung jawab. Kalau ada pelanggaran akademik, rektor yang bertanggung jawab. Aturan sudah ada tinggal pelaksanaannya,” ucapnya.


 

Reporter : VRU

Editor : Gandhi Achmad

Share this article