Antasari Azhar (Antara/Rosa Panggabean/AK9) Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kembali santer diusulkan agar diangkat sebagai Jaksa Agung oleh
Universitas Negeri Jakarta (kampusunj.com/HR02) Jakarta, GATRAnews - Menyikapi plagiarisme yang terjadi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Juru Bicara Forum Alumni (Forluni) UNJ
Helikopter AW 101 (ANTARA/Widodo S Jusuf/HR02) Jakarta, GATRAnews - Kontroversi seputar pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 semakin melebar. Majalah Keadilan yang mengupas tentang
Proyek MRT (ANTARA/Wahyu Putro/HR02) Jakarta, GATRAnews - Pemprov DKI meminta kejelasan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait lahan Kampung Bandan untuk depo mass rapid transit (MRT) fase II. MRT
Koordinator Aliansi Dosen UNJ, Robertus Robert (tengah) di kantor Ombudsman (GATRAnews/VRU) Jakarta, GATRAnews - Kehebohan terjadi lagi di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) setelah
Proyek MRT Jakarta tahap I koridor Selatan-Utara (Antara/Muhammad Adimaja/yus4) Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta menyetujui pembiayaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) fase II dengan rute
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (ANTARA/Rosa Panggabean/HR02) Jakarta, GATRAnews - Uji coba perluasan larangan sepeda motor di Ibu Kota akan dilaksanakan September 2017. Sepeda motor

Tidak Jalankan Surat Edaran, Izin Operasional RS Dicabut

RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat (Warta Sumedang/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran nomor 71/SE/2017 soal Kewajiban Pelayanan RS Kepada Pasien. Surat edaran itu dikeluarkan pasca kematian bayi Tiara Debora di IGD RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, Ahad (3/9).


Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi Priharto mengancam akan mencabut izin operasional rumah sakit (RS) jika tidak mengikuti surat edaran itu.

"Apabila edaran tidak dilaksanakan rekomendasi perpanjangan izin RS akan dicabut dari Dinas Kesehatan," ungkap Koesmedi di Jakarta, Kamis (14/9).

SE Nomor 71 berisi enam poin terkait pelayanan rumah sakit di Jakarta. Antara lain memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif kepada pasien.

Untuk layanan gawat darurat, RS dilarang meminta uang muka kepada pasien. Dan bagi rumah sakit yang belun bekerja sama dengan BPJS, biaya dapat ditagihkan ke BPJS.

Dalam surat itu pelayanan gawat darurat dimaksudkan untuk penyelamatan nyawa (life saving). Kemudian melakukan rujukan setelah memberikan tindakan pertolongan pertama atau stabilisasi kondisi pasien sesuai dengan indikasi medis.

"RS melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat," pungkas Koesmedi.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Share this article