Ruko yang dijadikan pabrik pil PCC di Purwokerto (GATRA/Ridlo Susanto/yus4) Banyumas, GATRAnews – Mabes Polri dan Kepolisian Resor Banyumas, Jawa Tengah menggerebek pabrik pil PCC yang
  Pembangunan perumahan (antaranews/yus4) Yogyakarta,GATRAnews - Pemerintah Kabupaten Bantul melarang pendirian bangunan dan rumah di sisi selatan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Larangan
Ilustrasi kereta api melintas (Gatra/Yustinus/yus4) Cilacap, GATRAnews - PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal meluncurkan kereta premium jurusan Cilacap-Yogyakarta dan sebaliknya serta
Sebanyak 220 drum pelumas palsu dengan berbagai merek Pertamina dari beragam varian, serta sejumlah produk segel kecil dan besar hasil. (GATRAnews/Dok. Pertamina) Gresik, GATRAnews – PT Pertamina
Presiden Joko Widodo akan membangun jembatan di Magelang (Setpres/HR02) Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo meninjau jembatan gantung Mangunsuko, di Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun,
Hingga Senin sore, petani masih bertahan di tenda pengungsian untuk menolak pengurukan tanah Puskesmas sebelum nilai kompensasi disepakati . (Foto: GATRA/Ridlo Susanto/AK9) Cilacap, GATRAnews
Satu diantara tiga alat berat yang disita ESDM Jateng dan Polres Banyumas, sebagai barang bukti (BB) penambangan liar pasir Serayu. (GATRA/Ridlo Susanto/AK9) Banyumas, GATRAnews – Tim Gabungan

DPRD Bentuk Pansus Selidiki Aset Bank DKI

Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta bersiap membentuk pantia khusus (pansus) untuk menyelidiki aset milik Bank DKI Jakarta yang jatuh ke tangan Lippo Group. Sebidang tanah seluas 6.000 meter persegi di kawasan strategis Jalan MH Thamrin hampir lepas dari bank milik Pemprov DKI Jakarta.


Tanah itu milik DKI Jakarta yang diserahkan kepada Bank DKI. Pada tahun 1997, tanah tersebut sedianya dikelola dengan sistem Build Operation Transfer (BOT) dengan Lippo Group selama kurang lebih 40 tahun, melebihi BOT pada umumnya maksimal 25 tahun.

"Kita akan bentuk pansus menyelidiki aset ini, kita pertanyakan bagaimana pinjamnya, mekanismenya bagaimana. Kok bisa BOT ke Lippo Group," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

Saat ini kejelasan tanah milik Pemprov DKI yang dikelola oleh Bank DKI sudah lepas melalui putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Lippo Group. Kasus ini akan berimbas kepada penyertaan modal pemerintah (PMP) pada APBD 2015 ini.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang mengajukan PMP untuk Bank DKI sebesar Rp 1,5 trilyun dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Rencananya, ‎DPRD DKI akan memanggil pihak eksekutif, termasuk Bank DKI untuk meminta kejelasan aset itu pada Rabu (17/12) pekan ini.

"Awalnya kita menanyakan kepada BUMD yang minta PMP. Kalau sudah diberi kepentingannya untuk apa? Tanggung jawab dulu yang lalu (tanah), baru kita beri itu modal," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.{jcomments on}



Penulis: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Share this article