Pengemplang Pajak Rp 115 Juta di di Sleman Diadili

KaKanwil DJP DIY, Yuli Kristiyono. (Dok. DJP/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  DI Yogyakarta memastikan satu wajib pajak berinisial NB dari Sleman diajukan ke pengadilan pada Selasa (14/11). NB diadili karena mengemplang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumen yang membeli barang dan jasa di perusahaannya.

Kepala Wilayah DJP DI Yogyakarta Yuli Kristiyono mengatakan NB adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang periklanan. NB terbukti mengemplang PPN dengan nilai total Rp155 juta dari 2013 sampai 2014.

“Pendekatan untuk melunasi tunggakan sudah dilakukan berulang kali oleh petugas, namun yang bersangkutan selalu melarikan diri dan tidak menunjukan sikap kooperatif. Akhirnya kami memutuskan membawah kasus ke penyelidikan,” jelas Yuli, Selasa (14/11), di kantonya.

Petugas sempat memberikan kesempatan NB mengikuti tax amnesty untuk meringankan beban pajak, NB malah melarikan diri ke Sumatera.

“Tersangka ditangkap kepolisian pada akhir Oktober. Pemeriksaan sudah lengkap dan hari ini kami limpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Sleman,” terang Yuli.

Adapun Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) DJP DIY Fajar Adi Prabawa menjelaskan NB terbukti  tidak menyetor PPN dari konsumen.

“Dia beralasan selama ini uang itu diputar untuk menjalankan usaha hingga usahanya lesu,” jelas Fajar.

Sesuai pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-undang Pajak tentang penyampaian surat pemberitahuan dan/atau keterangan, wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, ia akan dikenai hukuman penjara.

Menurut pasal itu, hukuman pidana penjara paling singkat  enam bulan dan paling lama  enam tahun. NB juga diwajibkan membayar denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang belum dibayar atau paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

“Dari catatan kami, selain NB ada tiga badan usaha yang membandel dengan tidak membayar PPN.  Sekarang dalam proses pemeriksaan dan mereka bisa lolos jika membayar pajak dan dendanya,” ujar Fajar.


Reporter : Arif Koes

Editor : Mukhlison

Share this article