57 Produk Layanan Pemprov Jabar Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima penghargaan dari ketua Ombudsman RI pada acara Anugerah Predikat Kepatuhan, di  Balai Kartini Jakarta, (05/12). (Dok. Pemprov Jawa Barat/FT02)

Bandung, Gatra.Com - Jawa Barat menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2017 kategori Pemerintah Provinsi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dari Ketua Ombudsman RI pada acara Anugerah Predikat Kepatuhan, di Gedung Balai Kartini Jakarta, Selasa (05/12) lalu.

Sebanyak 57 produk pelayanan publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat kepatuhan tinggi. Ke-57 produk layanan publik Pemprov Jabar tersebut dinilai telah memuhi standar pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan berada di zona hijau yang berarti pelayanan dengan tingkat kemudahan tinggi, lancar dan mudah dijangkau.

"Kita bersyukur mendapatkan penghargaan pelayanan tinggi, tentu kita terus membina, yang dibina kan tidak sedikit karena ada puluhan bahkan ratusan pelayanan di tingkat Provinsi dan Kota Kabupaten," kata Aher di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung, Kamis (7/12). Aher mengungkapkan, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemprov Jabar selalu menyesuaikan dengan standar dari Ombudsman.

Terpenting menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus cepat, mudah, ramah dan dapat dijangkau masyarakat yang domisilinya jauh. "Cara meningkatkan pelayanannya kan ada standarnya yang dibuat oleh Ombudsman kemudian kita terapkan dalam pelayanan kita, tentu urusan-urusan pelayanan kan lebih kepada kecepatan, kemudahan, keramahan dan bisa diakses dari kejauhan," ungkapnya.  Ia mengaku sangat bersyukur dengan segala pembinaan dan pengawasan, pelayanan di Jawa Barat sudah masuk zona hijau. "Alhamdulillah sudah lancar, bagus, mudah, dan murah," kata Aher. 

Dirinya mengklaim masyarakat yang ingin mengajukan perizinan dan segala macam pelayanan standar lainnya bisa sambil tidur-tiduran di rumah tanpa harus capek-capek datang ke kantor jika ingin sekadar bertanya persyaratannya. Kemudian setelah seluruh persyaratan yang diminta selesai diunggah melalui akses internet, masyarakat baru datang ke kantor tujuan untuk melakukan verifikasi. Khusus perizinan yang bersifat lapangan, maka akan ada peninjauan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jabar. Pengembangan pelayanan standar masyarakat yang berbasis teknologi dengan model pelayanan dan teknologi yang beragam, kata Aher, sangat bagus untuk meningkatkan akuntablitas pemerintah.

"Saya kira semuanya sudah bagus dan alhamdulillah Jabar masuk kategori paling tinggi dalam pelayanan publik dan standar pelayanan publik," kata Aher. Penghargaan predikat kepatuhan merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Omnudsman RI sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.


 

Reporter : Mohammad Zainal Muttaqin

Editor : Sandika Prihatnala

Share this article