Tim panel Ahli Hukum Pidana Andi Hamzah (kedua kiri) berbincang dengan Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta (kiri) sementara Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari (kedua kanan) dan Anggota KY
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada
"Rumah Sekap" KPK di Depok, Jawa Barat (GATRAnews/Wem Fernandez/HR02) Depok, GATRAnews - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket), Jumat (11/8) hari ini
Presiden Joko Widodo (Setpres/HR02) Jakarta, GATRAnews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan negara-negara anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN) saat  tengah menghadapi
Uji coba program "Full Day School" diSMKN 1 Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA/Destyan Sujarwoko/HR02) Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada keharusan
Serikat pekerja JICT berunjuk rasa beberapa waktu lalu (ANTARA/Hafidz Mubarak/HR02) Jakarta, GATRAnews – Paska aksi mogok pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) yang mengguncang
PT Jakarta International Container Terminal (Antara/Muhammad Adimaja/yus4) Jakarta, GATRAnews – Serikat Pekerja JICT (Jakarta International Container Terminal) mengakhiri aksi mogok kerja pada

Indef Minta Pemerintah Buat Kajian Matang Tentang Reklamasi

Jakarta, GATRAnews - Direktur Eksekutif Indonesia Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan mengenai reklamasi dan revitalisasi pantai di sejumlah daerah di Indonesia selalu diwarnai pro kontra. Untuk itu perlu aturan yang komprehensif mengenai reklamasi. Indef meminta pemerintah merumuskan kajian yang matang, karena reklamasi juga punya keuntungan bagi masyarakat.

Keuntungannya, menurut Enny, di Jakarta, Kamis (24/3), selain memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat lokal dan mempersempit ketimpangan, juga berdampak pada perekonomian nasional, khususnya di bidang pariwisata. "Contohnya, rencana proyek reklamasi Tanjung Benoa di Bali senilai Rp30 trilyun, itu ada dampak untuk perekonomian dan pariwisata Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data, proyek reklamasi Tanjung Benoa memiliki potensi tambahan sekira dua hingga delapan juta turis asing ke Bali dan meningkatkan lama tinggal turis menjadi lima hari dari saat ini dua hingga tiga hari. Selain itu, potensi pendapatan pajak Rp3 trilyun dan penciptaan 200.000 lapangan kerja, menaikkan pendapatan per kapita antara US$1.000-US$5.000, menaikkan kualitas pekerja melalui sarana pelatihan yang ada, serta membuka peluang usaha transportasi air, olah raga air, jasa konstruksi, seni budaya lokal pemasaran produk petani dan nelayan.

"Tapi harus dipastikan justifikasi imbal hasil investasi (ROI) yang tinggi tadi enggak boleh parsial dan harus berorientasi jangka pendek misalnya terkait dampaknya ke masyarakat lokal gimana misal nelayan, saya rasa perlu semacam tim independen mengkaji ini dan enggak abal abal kajian dan harus pasti jangan seperti Pelabuhan Cilamaya yang dicancel (dibatalkan)," tegasnya.

Enny menjelaskan, saat ini ada trauma publik bahwa proyek pemerintah atau swasta banyak merugikan kepentingan publik karena tidak inklusif terhadap masyarakat kecil. Maka dari itu, dirinya menegaskan perlu aksi nyata dari pemerintah tidak hanya dengan sosialiasi dan edukasi namun satu gambaran bahwa reklamasi memiliki fungsi bagi masyarakat lokal dan ada antisipasi terhadap pihak yan meragukan, lewat kajian yang matang.

Sementara itu, Penasihat Perubahan Iklim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan SDA, Nurmala Kartini Sjahrir, menyatakan bahwa saat ini terjadi kenaikan pemanasan di laut Cina hingga 29% dan Indonesia 26%, itu memicu pengeroposan koral di wilayah Indonesia Timur maupun di Barat Sumatera seperti Lampung dan Bengkulu.

Pantai Tanjung Benoa sendiri kondisinya lebih menggenaskan, dimana sekitar 400 hektare lahat gambut mati dari total 1.400 hektare. Selain itu terdapat TPS sepanjang 2 kilometer setinggi 200 meter di pantai tersebut yang menjadi tempat pembuangan limbah Rumah Sakit.

"Kami sudah sejak 3,5 tahun lalu menyusun dua kali AMDAL yang juga mengadres isu budaya dan religi masyarakat setempat, bahwa Tanjung Benoa sudah menjadi tempat terkotor, dan ini harusnya menjadi tangung jawab pemda Kabupaten Badung untuk memastikan dalam reklamasi nanti, masyarakat terdampak harus diprioritaskan untuk mendapat keuntungan untuk tiap proyek yang ada, termasuk isu tenag kerja di mana saat ini ada 60.000 pekerja asing di Bali," paparnya.

Penggagas Setara Institute yan juga Ketua Litbang PBHI (Pusat Bantuan Hukum Indonesia) Damianus Taufan menyayangkan reklamasi selalu dimaknai secara destruktif, seperti menyebabkan banjir, proyek tanpa AMDAL dan merusak mangrove. Namun aspek manfaat dan keadilan untuk masyarakat di sekitar tidak diangkat.

"Penting dialog di alam demokrasi ini saling kompromi enggak ada kebenaran mutlak. Seperti reklamasi di Bali katanya terbentur budaya? Buktinya Pura Besakih dan Tanah Lot di Bali bisa jadi tempat pariwisata," tuturnya.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

Share this article