Soal Pungutan Royalti, LMKN Harus Kedepankan Transparansi

Karaoke (dok. Gatra/yus4)Jakarta, GATRAnews - Sebagai institusi yang berwenang menarik royalti kepada pengusaha karaoke, Lembaga Manejemen Kolektif Nasional (LMKN) harus membuat sistem yang transparan. Termasuk berkomunikasi dengan semua pihak, antara lain pelaku usaha karaoke, mengenai besaran angka royalti yang ditarik agar tidak menjadi perdebatan.


"LKMN itu harus membuat sistem yang transparan, orang mengakui institusi kalau transparan. Sistem transparan itu harus dibangun. Radio, televisi, karaoke, yang nilai omzetnya milyaran, itu harus transparan yang disetujui oleh pemerintah dalam hal ini LMKN‎," kata Pencipta lagu Andre Hehanussa saat dihubungi Senin (20/3).

Meski angka royalti masih menjadi perdebatan, lanjut Andre, semua pihak harus ikhlas mencari ‎dari nilai angka terkecil. Ini demi masa depan musik Indonesia. Semua pihak juga harus menghilangkan egoisme dan duduk bersama‎.

"Buat saya itu adalah citra musik Indonesia. Semua stakeholder, user, dan pencipta harus duduk bersama. Tidak boleh berpikir nilainya, kita harus berpikir bahwa bagaimana nanti ada lagu yang diciptakan adik-adik kita yang nanti diakui ‎dunia‎," tegas Andre.

Sementara, anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mengatakan, aturan royalti lagu yang diwajibkan kepada setiap pengusaha karaoke sudah dilakukan kajian selama satu tahun. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mendapat kewenangan untuk menarik royalti itu sesuai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Untuk itu, Anang berharap, agar pemerintah dapat memberikan penguatan kepada lembaga nasional yang mumpuni untuk membenahi industri musik di Tanah Air.

"Segera pemerintah memberikan penguatan yang mumpuni terhadap lembaga kolektif nasional, untuk ikut membenahi industri musik. LMKN ini bisa diberikan kewenangan itu," tambah Anang.

Soal besaran royalti yang diwajibkan kepada pengusaha karaoke, kata Anang, hal itu sudah melalui kajian bersama. Di mana, karaoke eksekutif room sebesar Rp 50.000 dan karaoke keluarga Rp 20.000. Pembagian royalti sebesar Rp 50.000 itu masih harus dilakukan pembagian kepada pihak terkait, yakni hak terkait, hak cipta, dan hak produser program.

Mengenai transparansi, LMKN sedang dalam proses menggunakan teknologi yang dapat mengatur dan mengetahui setiap lagu yang diputar dalam karaoke.

"Kalau dibilang tidak transparan, lalu tidak transparannya di mana, semua sudah dipanggil dan sudah satu tahun dilakukan kajian. Memang kita menuju transparan itu (lewat teknologi itu—red)," kata Anang.


Editor: Arief Prasetyo

Share this article

Tagged under