Pemerintah dan Freeport Dituding Mengelabuhi UU Minerba. Ini Alasannya

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mukhtar Tompo, mempertanyakan sikap pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang memberikan rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Padahal saat ini status PTFI belum jelas, apakah berpegang pada Kontrak Karya (KK) atau menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).


Surat pengajuan ekspor PTFI dilayangkan pada 16 Februari 2017 lalu dan tertuju pada Menteri ESDM, Cc Dirjen Minerba. Dasar yang digunakan dalam surat adalah KK yang ditandatangani pada 30 Desember 1991.

Mengutip pasal 11 KK, PTFI mempunyai hak mengekspor tanpa pembatasan, dan dengan kewajiban-kewajiban hanya untuk melaporkan serta mematuhi ketentuan non-moneter dan peraturan perundangan mengenai ekspor. Pada Pasal 13 juga disebutkan, ekspor tersebut tidak dikenakan bea keluar atau pungutan lainnya.

Menurut politisi Hanura ini, dengan disetujuinya izin ekspor PTFI, pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 170 UU Minerba yang menyebutkan, pemegang KK wajib melajukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan atau paling lambat 2014. Jadi, terbitnya surat rekomendasi ekspor menunjukkan pemerintah kembali melakukan pelanggaran UU Minerba.

"Ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap rekomendasi Komisi VII DPR RI, yang meminta Dirjen Minerba bersikap tegas terhadap PTFI terkait realisasi pembangunan pabrik pengelolaan dan pemurnian konsentrat (Smelter) dan tidak memberikan rekomendasi izin ekspor kepada PTFI setelah tanggal 12 Januari 2017, apabila PTFI tidak melaksanakan komitmen pembangunan smelter,"

"Saya anggap dua-duanya bermain, baik pemerintah dan Freeport untuk mengakali sejumlah regulasi yang melarang PTFI, sebagaimana keputusan Komisi VII untuk tidak memperpanjang rekomendasi ekspor," tegas Tompo di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/3).

Tompo juga menemukan sejumlah keganjilan dengan diterbitkannya surat izin ekspor PTFI ini. Pertama soal waktu surat diberikan pada 16 Februari lalu, sedangkan rekomendasinya telah terbit pada 17 Februari. Waktu yang relatif cepat, menurut Tompo, tidak lazim karena pemerintah harusnya mengkaji terlebih dahulu surat PTFI.

Kedua, rekomendasi ekspor juga berlaku lebih lama yakni satu tahun. Padahal, sambung politisi Hanura ini, rekomendasi sebelumnya hanya berlaku selama enam bulan. Selanjutnya, rekomendasi juga bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017 tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolaham dan pemurnian di Pasal 5 Ayat 2.

Disebutkan, ada 11 persyaratan terbitnya rekomendasi. PTFI hanya memenuhi satu persyaratan yakni Pakta Integritas.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

 

Share this article