Menristek Dikti Hadiri Deklarasi Kebangsaan Melawan Radikalisme di Fakultas Kedokteran UKI (GATRAnews/M. Rozak/yus4) Jakarta, GATRAnews - Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia diminta menghidupkan
Fadli Zon (Antara/Sigid Kurniawan/yus4) Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara terkait wacana pembubaran Kodim dan Koramil yang dilontarkan Gubernur Lemhanas, Letjen Agus
Syafii Maarif (GATRA/Arif Koes H/AK9) Yogyakarta,GATRAnews - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif melihat isu kebangkitan komunisme dan Partai Komunis Indonesia di Indonesia
Herawati yang didampingi Riza Deliansyah menyerahkan dana beasiswa kepada siswa. (GATRAnews/Dok. AI) Jakarta, GATRAnews - Sebanyak delapan orang perwakilan siswa berprestasi dari 4.000 anak yang
Jakarta, GATRAnews - Keberadaan Gedung "Green Building' Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pengakuan dari Majalah Gatra untuk kategori konservasi energi dalam acara
Herawati yang didampingi Riza Deliansyah menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada delapan orang perwakilan siswa berprestasi dari 4.000 anak penerima beasiswa yang merupakan anak karyawan dari
aktivis Ampuh Demo di Kantor LBH Jakarta (Foto: Kino) Jakarta, GATRAnews - Sejumlah aktivis yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (Ampuh), Kamis (14/9) siang menggelar aksi di kantor

Yusril: Bubarkan Ormas Melalui Keppres Menyimpang dari UU

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (Dok.GATRA/Tresna Nurani/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra melontarkan kritik terkait pandangan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqy. Ia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) anti Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan tetap memberikan peluang melakukan perlawanan melalui pengadilan.


Jika dalam pengadilan ormas itu kalah, maka harus bubar dan sebaliknya menang maka diizinkan untuk hidup kembali.

Bagi Yusril, saran Jimmly menyimpang jauh dari norma hukum positif yakni UU Nomor 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas. Ormas yang sudah disahkan sebagai badan hukum,  tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh pemerintah melainkan setelah ada izin atau persetujuan pengadilan.

“Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah Presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yang mungkin saja berseberangan dengan dirinya. Dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD '45, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas,” tegas Yusril dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Kamis (18/5).

Membubarkan ormas tanpa melalui prosedur dalam hukum positif yang ada membawa implikasi politik yang luas. Sebab, sambung Yusril, dalam sumpah jabatan Presiden mengatakan akan berlaku adil serta memegang teguh UUD, UU, dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan bisa membuka peluang bagi pemakzulan.

“Kalau Presiden diberi kewenangan membubarkan ormas lebih dahulu, meskipun ormas itu dapat melakukan perlawanan ke pengadilan, secara diam-diam kita telah membuka pintu untuk Presiden bertindak sewenang-wenang. Kalau kedudukan Presiden makin kuat akibat kesewenang-wenangan, lambat laun Presiden akan kembali memusatkan kekuasaan di tangannya dan mendikte lembaga lain termasuk pengadilan,” jelas Yusril.

Keinginan agar negara kita ini benar-benar menjadi negara hukum yang demokratis adalah keinginan sejak lama, yang diperkuat kembali menjelang Reformasi 1998. Kalau kita membuka peluang kembali bagi kesewenang-wenangan, maka demokrasi dan konstitusi akan kembali terkubur.

“Di atas kuburan itu berdiri tegaklah seonggok batu nisan, yakni batu nisan kediktatoran. Ini yang harus kita cegah agar tidak terulang kembali di negeri ini,” tegas Yusril.

Menyadari bahwa Pemerintah tidaklah mudah membubarkan ormas, maka Jaksa Agung menyarankan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

“Maksudnya kiranya jelas, Perppu bukan diterbitkan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi untuk mengubah UU No. 17 Tahun 2003 agar memberi kewenangan kepada Presiden membubarkan ormas tanpa perlu meminta persetujuan pengadilan, persis yang disarankan Prof Jimly,” tambah Yusril.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini semakin prihatin menyaksikan perjalanan bangsa dan negara, lebih-lebih dua tahun terakhir ini. Arah penegakan hukum semakin tidak jelas, dan terlalu banyak pertimbangan di luar hukum yang dijadikan dasar untuk menegakkan hukum. Hasilnya, tebang pilih penegakan hukum yang dulu banyak dikritik di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah dipraktikkan secara makin meluas.

“Ujung dari semua ini adalah makin meluasnya rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Seharusnya ini dijadikan sebagai lampu kuning bagi Presiden Joko Widodo,” demikian Yusril.


Reporter: Wem Fernandez 
Editor: Arief Prasetyo

Share this article

Tagged under