Presiden Joko Widodo (Biro Pers Setpres/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Penerbitan sertifikat
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Zainal Arifin (LIPI.go.id/yus4) Jakarta, GATRAnews - Sebelas kementerian, lembaga dan universitas di Indonesia
Menkopolhukam Wiranto (GATRA/Jongki Handianto/HR02) Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, tidak ada impor sekitar 5.000
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Antara/Akbar Nugroho Gumay/yus4) Jakarta, GATRAnews - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia saat ini dan ke depan harus menuntaskan tiga
Asrul Sani (Antara/Reno Esnir/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pansus Hak Angket terhadap KPK mulai menyusun rekomendasi hasil penyelidikan. Masa kerja pansus akan berakhir pekan depan, tepatnya
Kementerian PUPR Bangun Tiga SPAM Baru. (Dok. Kementerian PUPR/AK9) Jakarta, GATRAnews - Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui
Ketua DPD RI Oesman Sapta (dok. MPR/yus4) Jakarta, GATRAnews - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya

Komisi IX Sesalkan Tidak Ada Penambahan Kepesertaan KIS

Kartu Indonesia sehat (Antara/Fanny Octavianus/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah tidak menambah anggaran peserta baru untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahun anggaran 2018. Hal itu dipertanyakan oleh Wakil Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.


Saleh mengatakan, pemberian KIS menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan sosial. Manfaat KIS sangat dirasakan oleh masyarakat.

"Presiden Jokowi dalam pidato tentang nota keuangan dan RAPBN 2018 menyebutkan bahwa target sasaran KIS masih 92,4 juta orang. Itu artinya, di tahun 2018, tidak ada penambahan kepesertaan baru," kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, Senin (28/8).

Pemerintah telah menargetkan di 2019 kepesertaan KIS atau BPJS Kesehatan akan mencapai 107 juta orang. Maka masih ada 14,6 juta orang yang belum menerima kartu itu.

"Jika 2018 tidak mengalokasikan anggaran untuk penambahan kepesertaan baru, maka dikhawatirkan target itu tidak akan tercapai," sambung Saleh.

Sebelumnya, pemerintah mengangendakan akan ada penambahan sebesar 4 juta orang penerima pada tahun 2018. Tetapi dalam nota keuangan yang disampaikan presiden agenda penambahan itu menjadi tidak ada.

Untuk penambahan ini anggaran yang diperlukan sebesar Rp 1,1 trilyun. Saleh menambahkan anggaran ini sangat kecil jika dibandingkan dengan RAPBN yang diajukan pemerintah yang mencapai Rp 2.204,3 trilyun.

"Pemerintah harus mempertimbangkan ulang agar penambahan kepesertaan KIS. Masyarakat yang tidak mampu tentu sangat senang jika hak kepesertaan mereka segera dipenuhi oleh pemerintah," pungkasnya.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Share this article