Presiden Joko Widodo (Biro Pers Setpres/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Penerbitan sertifikat
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Zainal Arifin (LIPI.go.id/yus4) Jakarta, GATRAnews - Sebelas kementerian, lembaga dan universitas di Indonesia
Menkopolhukam Wiranto (GATRA/Jongki Handianto/HR02) Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, tidak ada impor sekitar 5.000
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Antara/Akbar Nugroho Gumay/yus4) Jakarta, GATRAnews - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia saat ini dan ke depan harus menuntaskan tiga
Asrul Sani (Antara/Reno Esnir/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pansus Hak Angket terhadap KPK mulai menyusun rekomendasi hasil penyelidikan. Masa kerja pansus akan berakhir pekan depan, tepatnya
Kementerian PUPR Bangun Tiga SPAM Baru. (Dok. Kementerian PUPR/AK9) Jakarta, GATRAnews - Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui
Ketua DPD RI Oesman Sapta (dok. MPR/yus4) Jakarta, GATRAnews - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya

Komisi X DPR RI: Perpres 87 Tidak Meninggalkan Polemik

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Fikri Faqih (Dok DPR RI/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Fikri Faqih mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi tidak meninggalkan polemik berkepanjangan.


Sebab, semua pemangku kepentingan baik yang setuju maupun tidak telah diajak dialog terlebih dahulu oleh kepala negara.

“Dengan memperhatikan dan mengakomodasi masukan pihak yang tidak setuju maka tampaknya memang Perpres ini lebih bijaksana, lentur dan tidak memaksa. Baik dari persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk program penguatan pendidikan karakter ini,” jelasnya saat dihubungi wartawan, Rabu (6/9).

Terbitnya Perpres, sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menjadi suatu pelajaran juga bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sebelumnya menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Permendikbud ini mengatur jam belajar siswa tiap harinya menjadi 8 jam, mulai Senin hingga Jumat. Tanpa melihat persiapan sekolah maupun guru, peraturan ini kemudian mendapatkan gelombang protes dari sekolah.

“Jangan lagi ada kegaduhan lantaran pemerintah terus bikin “move”  tanpa melihat kesiapan pelaksanaannya sehingga membuat panik di lapangan,” demikian Abdul Fikri.


Reporter: Wem Fernandez 
Editor; Arief Prasetyo

Share this article