Parlemen Harus Dorong Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Tidak Diskriminatif

Wahyu Susilo (Migrant Care), Misiyah (KAPAL Perempuan), Sugeng Bahagijo (INFID), Gilang (Koalisi Perempuan Indonesia) (Dok. Migrant Care)Nusa Dua, GATRAnews. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menyambut baik diselenggarakannya World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 6-7 September 2017. Pertemuan yang secara khusus membahas tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  ini, merupakan inisiatif Parlemen Indonesia dan merupakan pertemuan pertama yang diselenggarakan dengan melibatkan anggota parlemen dari berbagai benua.


Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID menyatakan dengan kewenangan yang dimiliki, parlemen di Indonesia dan negara-negara lain memiliki peran kunci dalam pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat dua ukuran untuk menilai peran parlemen yang efektif, pertama mengatasi defisit pendanaan. Kedua, mengatasi defisit kualitas pemerintah (quality of government), yaitu pemerintah yang non-diskriminatif yang melindungi semua, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan. Kapasitas pemerintah yang imparsial dan efektif sangat  diperlukan untuk mendeliver Tujuan dan Target SDGs.

Sebagaimana diketahui tiap tahun untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan total dana US$ 7-8 triliun, sementara dana publik (pemerintah) diperkirakan hanya US$ 1 triliun. Juga diketahui bahwa negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah, termasuk tindakan-tindakan diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok minoritas.
 
Sementara Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care menyatakan bahwa pertemuan di Nusa Dua,  harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat global. "Parlemen juga harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan dua hari ini yang dituangkan dalam Bali Declaration," kata Wahyu.

Misiyah, Direktur Eksekutif Institute KAPAL Perempuan menyampaikan menyatakan  isu gender menjadi isu bersama berbagai negara diantara isu-isu penting lainnya yaitu perdamaian, penghapusan kemiskinan, dan lingkungan hidup. Disinilah menuntut parlemen untuk bersungguh-sungguh memastikan kebijakan-kebijakan dan penganggaran yang mengarusutamakan gender di semua tujuan SDGs, inklusif dan memberikan afirmasi  untuk memastikan tidak seorangpun tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.
 
Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs INFID menganjurkan dua langkah kepada parlemen Indonesia  yaitu pertama Parlemen Indonesia bersama pemerintah untuk menghitung pendanaan untuk mencapai sebagian atau seluruh target SDGs, 13 tahun ke depan hingga 2030. Kedua, mempercepat penyusunan rencana aksi dan peta jalan SDGs untuk Indonesia, khususnya prioritas untuk terorisme, konflik dan pemerintahan yang terbuka, sesuai Tujuan 16 SDGs.


Editor: Rohmat Haryadi

Share this article