Kunjungan ketua MPR Zulkifli Hasan di Pesantren Al Iman (dok. Humas MPR/yus4) Jakarta, GATRAnews - Hari Libur Tahun baru Islam dimanfaatkan Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan menyapa santriwan
Panglima TNI Ziarah ke Makam Para Prajurit TNI di Timor Leste (dok. Puspen TNI/yus4) Jakarta,GATRAnews - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersama Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal
Dubes Malaysia, Zahrain Hashim (ketiga kanan) dan Mendikbud Muhadjir (kedua kanan) dalam acara peringatan 60th hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia (GATRAnews/Nur Hidayat) Kompang dan Keris
Menristek Dikti Hadiri Deklarasi Kebangsaan Melawan Radikalisme di Fakultas Kedokteran UKI (GATRAnews/M. Rozak/yus4) Jakarta, GATRAnews - Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia diminta menghidupkan
Fadli Zon (Antara/Sigid Kurniawan/yus4) Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara terkait wacana pembubaran Kodim dan Koramil yang dilontarkan Gubernur Lemhanas, Letjen Agus
Syafii Maarif (GATRA/Arif Koes H/AK9) Yogyakarta,GATRAnews - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif melihat isu kebangkitan komunisme dan Partai Komunis Indonesia di Indonesia
Herawati yang didampingi Riza Deliansyah menyerahkan dana beasiswa kepada siswa. (GATRAnews/Dok. AI) Jakarta, GATRAnews - Sebanyak delapan orang perwakilan siswa berprestasi dari 4.000 anak yang

AH Semendawai : LPSK Siap Lindungi Saksi Dan Korban Kasus Terorisme

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (GATRA/Agriana Ali/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik komitmen Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme di DPR dan pemerintah untuk memperkuat peran LPSK dalam melindungi saksi dan korban kasus terorisme.


Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan hukum di Indonesia bahwa perlindungan saksi dan korban dilakukan LPSK bersama instansi terkait lainnya. “Dalam hal ini LPSK sebagai leading sector dalam penanganan saksi dan korban, “ kata Semendawai di Jakarta, Kamis (14/9).

Komitmen tersebut, lanjut Semendawai sudah diwujudkan dalam pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah disempurnakan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014, tidak boleh lagi setback dengan memberikan peran tersebut ke institusi lainnya,” tegasnya.

Sudah menjadi kehendak dari DPR dan pemerintah untuk menjadikan LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban kejahatan, termasuk di dalamnya saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme.

Selama ini, ungkap Semendawai, LPSK sudah memberikan layanan kepada saksi dan korban tindak pidana terorisme. Jika dialihkan lagi, hal itu akan membingungkan para korban. “Yang diperlukan saat ini adalah dukungan dari pemerintah untuk pelaksanaan tugas LPSK yaitu dengan memperkuat sumber daya manusia, sarana dan prasarana, termasuk anggaran,” tukasnya.


 

Editor ; Sujud Dwi Pratisto

Share this article

Tagged under