Presiden Joko Widodo (Biro Pers Setpres/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Penerbitan sertifikat
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Zainal Arifin (LIPI.go.id/yus4) Jakarta, GATRAnews - Sebelas kementerian, lembaga dan universitas di Indonesia
Menkopolhukam Wiranto (GATRA/Jongki Handianto/HR02) Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, tidak ada impor sekitar 5.000
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Antara/Akbar Nugroho Gumay/yus4) Jakarta, GATRAnews - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia saat ini dan ke depan harus menuntaskan tiga
Asrul Sani (Antara/Reno Esnir/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pansus Hak Angket terhadap KPK mulai menyusun rekomendasi hasil penyelidikan. Masa kerja pansus akan berakhir pekan depan, tepatnya
Kementerian PUPR Bangun Tiga SPAM Baru. (Dok. Kementerian PUPR/AK9) Jakarta, GATRAnews - Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui
Ketua DPD RI Oesman Sapta (dok. MPR/yus4) Jakarta, GATRAnews - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya

DKPP dan DPR Bahas Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pekan Depan

Ketua DKPP Harjono (dkpp.go.id/HR02)

Jakarta, GATRAnews - DKPP dan DPR RI bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) peraturan kode etik penyelenggara pemilu pada Senin (18/9). Selain kode etik, RDP juga membahas peraturan tata cara persidangan di DKPP.


Ketua DKPP Harjono telah menyerahkan draf peraturan kode etik dan persidangan di DKPP pada 6 September 2017. Peraturan itu akan disahkan setelah disetujui oleh Komisi II DPR RI.

"Peraturan kode etik belum final, karena harus ada konsultasi dulu dengan DPR," kata Harjono di Gedung DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Peraturan kode etik penyelenggara pemilu yang disusun DKPP berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain DPR, draf kode etik juga dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.

Harjono menuturkan kode etik penyelenggaraan pemilu tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi draf yang diajukan adalah penyempurnaan dari peraturan etik sebelumnya.

Profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu, kata Harjono, menjadi fokus besar DKPP. Sehingga kedua poin itu masuk dalam draf peraturan kode etik yang disusun oleh DKPP.

"Ada dua poin penting yang berkaitan dengan integritas dan profesionalitas bagi para penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus independen, artinya hanya melaksanakan pemilu berjalan dengan lancar," pungkas Harjono.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Share this article