Presiden Joko Widodo (Biro Pers Setpres/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Penerbitan sertifikat
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Zainal Arifin (LIPI.go.id/yus4) Jakarta, GATRAnews - Sebelas kementerian, lembaga dan universitas di Indonesia
Menkopolhukam Wiranto (GATRA/Jongki Handianto/HR02) Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, tidak ada impor sekitar 5.000
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Antara/Akbar Nugroho Gumay/yus4) Jakarta, GATRAnews - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia saat ini dan ke depan harus menuntaskan tiga
Asrul Sani (Antara/Reno Esnir/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pansus Hak Angket terhadap KPK mulai menyusun rekomendasi hasil penyelidikan. Masa kerja pansus akan berakhir pekan depan, tepatnya
Kementerian PUPR Bangun Tiga SPAM Baru. (Dok. Kementerian PUPR/AK9) Jakarta, GATRAnews - Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui
Ketua DPD RI Oesman Sapta (dok. MPR/yus4) Jakarta, GATRAnews - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya

Pemerintah Ingin Hadirkan Solusi Terbaik Polemik Semen Rembang

Lokasi pembangunan pabrik semen Rembang (Gatra/Arif Koes Hernawan/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah melalui perwakilan Kementerian BUMN, menemui para pengunjuk rasa penolak pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah.


Asisten Deputi Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Bagya Mulyanta tampak hadir dan menemui para pengunjuk rasa penolak Semen Rembang yang digelar pada Rabu (13/9) kemarin.

Kehadiran Bagya di tengah-tengah pengunjuk rasa juga diapresiasi oleh kelompok massa. Mereka terlihat langsung akrab berdiskusi dengan Bagya menyoal aksi yang dilakukan hingga kini. Bahkan, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno tak ketinggalan tampak berbincang dengan Bagya.

Menurut Bagya, terkait polemik Semen Rembang, pemerintah sebenarnya ingin memberikan solusi terbaik kepada semua pihak, termasuk kelompok pengunjuk rasa. Sehingga tak ada yang merasa dirugikan dalam industri negara berlangsung.

"Pemerintah sama-sama bertujuan ingin membantu dan menyejahterakan seluruh masyarakat," ujar Bagya.

Bagya mengungkapkan, Semen Rembang sebagai industri milik BUMN dipastikan segala aktivitas operasional maupun kinerjanya bertujuan guna kemajuan serta kemakmuran Indonesia.

"BUMN bekerja untuk Indonesia dan perhatian terhadap berbagai permasalahan bangsa Indonesia. BUMN hadir untuk negeri," Bagya menuturkan.

Bagya menyampaikan kepada massa pengunjuk rasa bahwa selama ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan masing-masing anak industri usahanya telah membuktikan sebagai perusahaan BUMN yang ramah lingkungan dan merawat masa depan alam.

Diketahui, sekelompok orang sejak dua pekan terakhir berunjuk rasa dengan mendirikan tenda di seberang Istana Negara. Mereka menyatakan bahwa Semen Rembang telah melanggar perjanjian KLHS Kendeng yang melarang dilakukannya penambangan.

Tudingan itu dibantah Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Agung Wiharto yang mengatakan selama ini tidak ada perjanjian apa pun antara KLHS Kendeng dan pihaknya. Namun yang ada hanya saran dan usulan. Agung juga mengungkapkan, sampai kini Semen Rembang tetap mematuhi rekomendasi KLHS Kendeng dengan tidak menambang di CAT Watuputih.


Reporter: Wem Fernandez 
Editor: Arief Prasetyo

Share this article