Setya Novanto Ikut Gaya KPK Saat Menolak Diperiksa Pansus DPR

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) berjalan bersama Wakil Ketua Fahri Hamzah (kiri) untuk menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11). (Antara/Akbar Nugroho Gumay/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Absen dalam pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak mengentikan langkah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Setya Novanto hadir dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (15/11), hari ini. 

Bersama dengan pimpinan DPR RI lain seperti Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, Novanto juga menyampaikan pidato pembukaan  setalah dua minggu ini para wakil rakyat kembali ke daerah pemilihannya masing-masing (Reses).  

Kepada awak media, Ketua Umum Partai Golkar ini juga irit bicara saat ditanya ihwal pemeriksan sebagai tersangka pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang sedianya digelar hari ini. 

“Kita lihat saja, kan saya sudah kirim surat juga ke KPK, karena sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pokoknya kita uji lah, supaya tidak ada perbedaan,” tegas Novanto.  

Novanto mengakui, kedatangannya juga untuk memimpin jalannya rapat pimpinan (Rapim) DPR. Banyak program yang harus diselesaikan pada masa sidang tahun ini. 

“Tugas-tugas negara harus kita selesaikan,” singkat dia. 

 Sementara itu menurut Fahri Hamzah, argumentasi yang dilayangkan Novanto serupa dengan pimpinan KPK yang menolak untuk dipanggil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. 

Alasan KPK saat ini masih menungu menunggu uji materi terkait kewenangan hak angket DPR yang tercantum pada Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

 “Beliau bilang beliau ikut argumen KPK. Karena KPK itu juga pas diperiksa dia bilang tunggu MK, yaudah dia pakai saja argumen itu,” ujar Fahri. 

Senin lalu, Novanto melalui kuasa hukumnya Frederich Yunadi mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang KPK yakni Pasal 12 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang  yang menyatakan (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. Dan ayat (2) berbunyi Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.


Reporter : Wem Fernandez  

Editor      : Cavin R. Manuputty

 

Share this article