Soal Pemeriksaan Novanto, Presiden Jokowi: Ikuti Aturan Sesuai Undang-undang

Presiden Joko Widodo (GATRA/Agriana Ali/AK9)

Jakarta, gatra.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan semua persoalan hukum kepada peraturan yang berlaku. Termasuk tentang isu pemanggilan pemeriksaan Ketua DPR oleh KPK harus mendapat izin Presiden, Jokowi menjawab bahwa semua sudah diatur menurut Undang-Undang. 

“Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” kata Presiden Joko Widodo usai membuka kongres ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Rabu (15/11).

Sebelumnya, Setya Novanto menolak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam perkara korupsi e-KTP. Penolakan itu disampaikan Setya melalui surat ke KPK. Dia beralasan, pemanggilan dirinya harus seizin tertulis dari Presiden.

Surat tersebut ditandatangani pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan diterima KPK pada Senin. Surat dikirimkan sebagai jawaban atas panggilan penyidik KPK yang menjadwalkan memeriksa Setya pada Senin, 6 November 2017, sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana.

Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi memang mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.


Reporter: Ervan Bayu

Editor     : Cavin R. Manuputty 

 

Share this article