Tudingan SBY Mengarah ke Jenderal Moeldoko?‏

Jakarta, GATRAnews - Markas Besar TNI melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya membantah Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendukung capres pasangan Jokowi-JK dan tak netral dalam Pilpres. "Panglima TNI sangat jelas menyatakan bahwa anggota TNI tidak boleh ada yang berpolitik. Sudah dijamin itu," ujar Fuad saat dihubungi, Selasa (3/6).

 

Namun, ia tak memungkiri memang ada pihak yang mencoba "menarik-narik perwira TNI" kedalam politik praktis. "Indikasi-indikasi seperti itu memang ada, tapi posisi kita di tengah," tambahnya. Fuad kembali menegaskan bila TNI tak ikut dalam politik praktis dan punya pengalaman di masa lalu tentang keterlibatannya dalam politik. "Kita tetap netral, 100% kita netral. Kita punya pengalaman masa lalu, dan pelajaran yang sangat berharga," jelas Fuad.

 

Jenderal bintang dua ini juga menjelaskan bila ada anggota atau perwira TNI yang terlibat politik praktis bakal mendapat sanksi berat. "Bila terlibat tentu ada sanksinya, dari mulai administrasi sampai pemecatan," ucapnya. Panglima TNI pun telah menjamin netralitas TNI dalam pemilu.

 

"Info terakhir dari Menko Polhukam, sesuai (putusan) judicial review di MK, TNI dinyatakan bersikap netral. Sehingga tidak perlu ada lagi Perppu (Peraturan Pengganti Undang-undang)," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/5) lalu.

 

Moeldoko berharap masyarakat tidak meragukan netralitas TNI dalam Pilpres nanti. TNI katanya, berkomitmen tidak akan terlibat dalam pesta demokrasi rakyat untuk memilih kepala negara yang terbaik. "Jadi masyarakat tenang saja, tidak perlu ragu. Kami pasti akan memberikan yang terbaik," tambahnya.

 

Tudingan terhadap Perwira TNI

Pernyataan TNI tersebut dikemukakan dalam kaitan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya. Seperti diberitakan, SBY saat itu menyampaikan sambutanya dalam acara pengarahan kepada Perwira Tinggi TNI Polri di Kantor Kementerian Pertahanan, Senen (2/6). Ia kecewa mendengar ada beberapa perwira TNI/Polri aktif yang ikut arus politik menjelang Pilpres. "Ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi," kata SBY, Senin (2/6)

 

Secara tersirat, SBY mengaku informasi ini telah terkonfirmasi kebenarannya. Pernyataan ini pun diulangnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemantapan Pilpres 2014 di Sentul International Convention Center. Dalam pidatonya, SBY mempersilakan para perwira tinggi TNI aktif untuk mundur bila mau berpolitik.

 

"Saya tegaskan sekali lagi, bila anda baik KSAD,KSAU,KSAL,Panglima TNI , siapapun yang mau ikut dalam kancah politik dipersilakan. Tapi anda harus mundur dari jabatan anda. Minta persetujuan pada atasan anda. Saya akan menyetujuinya. Saya juga doakan semoga anda sukses berpolitik," ujar SBY dihadapan jajaran menteri, kepala daerah dan pimpinan TNI/Polri, Selasa (3/6).

 

Lalu siapa perwira aktif yang dimaksud SBY? Tampaknya komunikasi politik seperti ini membuat sejumlah pihak menebak-nebak. Mereka juga mulai ramai-ramai membantah tudingan tersebut, termasuk pihak Panglima TNI. Sebelumnya, Moeldoko memang terlihat "akrab" dengan sejumlah partai tertentu.

 

Moeldoko pernah diklaim oleh tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pendukungnya, bahkan sempat diisukan akan menjadi cawapres Jokowi. Foto Moeldoko pun ada di daftar para tokoh yang disebut sebagi pendukung Jokowi dalam laman facebook kilik Jusuf Kalla. Selain itu, memang ada beberapa purnawirawan jenderal TNI/Polri yang menjadi timses Jokowi-JK sebut saja mantan Kapolri Da'i Bachtiar dan jenderal Luhut Pandjaitan. Toh, Mabes TNI kemudian membantahnya. Begitu juga dengan para pendukung pasangan Prabowo-Hatta. (*/rvn, nhi))

Share this article