Jakarta,Gatracom-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut Demokrat krisis kader muda, pasca meminang Emil Dardak yang notabene kader PDIP sebagai bakal calon Wakil Gubernur di
Emil Dardak. (Antara/Puspa Perwitasari/AK9) Jakarta, Gatra.com - Ketua Dewan Kehormantan PDIP Komarudin Watubun, menegaskan bahwa PDIP akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan Emil dari PDIP.
Yandri Susanto (Fraksipan.com/yus4) Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (F-PAN DPR RI) Yandri Susanto mengkritik langkah
Ahyar Abduh (GATRA/Hernawardi/yus4) Mataram, Gatra.com-Setelah menarik dukungan ke bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat, HM. Ali Bin Dahlan yang bersikukuh maju lewat jalur independen, PDI-P
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung. (GATRA/Adi Wijaya/FT02) Jakarta, Gatra. com - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menepis anggapan  Wakil Ketua Dewan
Amien Rais (Antara/Regina Safri/yus4) Yogyakarta, Gatra.com- Anggota DPRD  sekaligus Wakil Ketua DPD PDIP DI Yogyakarta, Eko Suwanto menganggap pernyataan Amien Rais soal tuduhan pemerintah
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. (GATRA/Virdi/FT02) Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) yakin bahwa Setya Novanto akan bertindak kooperatif terkait
Saturday, 25 November 2017 05:22

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Partai Golkar. (GATRA/Agriana Ali/FT02) Jakarta, Gatracom - Dewan ...

Saturday, 25 November 2017 05:22

Jakarta, Gatra.com - Relawan Jateng Gemilang meminta Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) yang kini mendapuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), maju ...

Saturday, 25 November 2017 05:22

  Jakarta,Gatra.com- Pengamat politik Central for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan krisis yang terjadi dalam ...

Peradi: Inpres No 2 Tahun 2013, Berbahaya!

Jakarta, GATRAnews - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial sangat membahayakan situasi dalam negeri karena kembali melibatkan TNI seperti di era Orde Baru. "Keberadaan Inpres No 2 tahun 2013 merupakan pengulangan kesalahan orde baru serta pengingkaran amanat Reformasi, di mana secara pragmatis TNI kembali dilibatkan dalam pemulihan keamanan tanpa batasan yang jelas," nilai Pengurus Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Nasional Peradi, Rivai Kusumanegara di Jakarta, Selasa, (5/2).

 

Menurut Rivai, persoalan keamanan seharusnya merupakan tugas dan fungsi Polri sebagaimana di negara-negara lain. Pendidikan dan persiapan TNI sangatlah berbeda dengan Polri, sehingga bila TNI dilibatkan dalam penanggulangan keamanan akan rentan terhadap pelanggaran HAM.

 

"Kita harus membesarkan TNI sesuai tugas dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, hingga menjaga perdamaian dunia. Bukan mendegradasi keberadaannya dengan melahirkan Inpres No 2 tahun 2013," tegasnya.

 

Ketidakmampuan pemerintah dan Polri dalam memelihara keamanan beberapa tahun terakhir, imbuhnya, tidak bisa ditimpakan kepada TNI untuk melakukan tugas di luar fungsinya. Keterlibatan TNI dalam persoalan keamanan cukuplah terbatas pada status keadaan konfik sebagaimana diatur UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedang untuk persoalan keamanan lainnya, tetap menjadi tugas pokok Polri.

 

Persoalan yang ada, kiranya bisa dijawab dengan menambah personel Polri, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, membentuk satuan-satuan khusus, memilih pimpinan kesatuan yang berkarakter dan bervisi, hingga membuat SOP yang memberi kewenangan Polri untuk bertindak sesuai bentuk ancaman yang ada termasuk berbagai langkah lainnya dalam penguatan lembaga Polri. "Jadi singkatnya, kita harus mendewasakan Polri untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagaimana di negara-negara demokratis lainnya," pungkas Rivai.(IS)

 

Share this article