Ganjar Pranowo (GATRA/Ardi Widi Yansah/HR02) Jakarta, GATRAnews - Lembaga survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menggelar survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas para tokoh yang
  Khofifah Indar Parawansa (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/HR02) Jakarta, GATRAnews - "Siapa Gubenur Jatim Yang dipilih Masyarakat Jatim" itulah tema menggelitik yang kemudian diangkat lewat
  Rita Widyasari (antaranews.com/yus4) Jakarta,GATRAnews-Indonesia Network Election Survey (INES) melakukan survei terhadap calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Pilkada 2018
Prof. Ir. H. Sunarpi, P.hd. (Dok Unram/AK9) Mataram, GATRAnews - Diduga bermuatan politis, baliho Rektor Universitas Mataram Unram), Prof. Ir. H. Sunarpi, P.hd. yang fotonya terpajang bersama
Deddy Mizwar (GATRAnews/AR7) Bandung, GATRAnews - Pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang menyebut Deddy Mizwar akan disandingkan dengan Ahmad Syaikhu dalam pilgub Jabar 2018 mendatang membuat,
Ahmad Syaikhu (Dok Humas Bekasi Kota/AK9) Bandung, GATRAnews - ‎Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan besar akan mengusung kadernya, Ahmad Syaikhu sebagai calon wakil gubernur mendampingi
Walikota Mataram H. Ahyar Abduh kader Golkar yang Maju di Pilgub NTB 2018 (GATRAnews/Hernawardi/AK9) Mataram, GATRAnews - Peta politik menjelang Pilkada NTB 2018 pasca ditetapkannya Setya Novanto

DPR Desak Panwaslu DKI Tindak Tegas Pembagian Sembako di Masa Tenang

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menindak tegas tim sukses, relawan, dan pendukung calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI yang membagikan sembako murah secara besar-besaran di masa tenang.

"Panwaslu harus tegas. Tidak boleh tutup mata. Pembagian sembako murah dengan harga yang tidak wajar yang dibagikan secara besar-besaran pada masa tenang adalah bagian dari politik uang yang dilarang berdasarkan Pasal 187A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” tegas Almuzzammil Yusuf di Jakarta, Senin (17/4).

Jika politik uang itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif menurut Almuzzammil dapat dilakukan pembatalan pasangan calon berdasarkan Pasal 73 jo 135A Undang-Undang No.10 Tahun 2016.

"Iya Paslon dapat dibatalkan. Jika terbukti politik uang atau bantuan itu dilakukan oleh tim sukses, relawan, dan pendukung Paslon secara terstruktur, sistematis, dan masif disebarkan. Apalagi di masa tenang,” lanjut politisi PKS ini.

Kepada penegak hukum, terutama jajaran Kepolisian, Almuzzammil mendesak agar bersikap profesional, adil, dan netral dalam Pilkada DKI Jakarta ini.

"Banyak yang bertanya apakah benar oknum aparat Kepolisian langsung yang mengawal sembako murah pasangan Ahok-Djarot. Jika benar maka ini jelas merusak citra Kepolisian sebagai aparatur sipil negara,” jelasnya.

Pernyataan Almuzzammil ini merupakan respon terhadap dugaan kuat pembagian sembako murah oleh pendukung Ahok-Djarot dalam jumlah besar pada masa tenang Pilkada di wilayah basis suara Anies-Sandi yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat

 

 

Share this article