Ahokgate dan Coup d’etat Senayan 1

Setya Novanto dan Ade Komarudin (ANTARA/Hafidz Mubarak)
Setya Novanto dan Ade Komarudin (ANTARA/Hafidz Mubarak)

Jakarta GATRANews -  AHOKGATE mulai memakan korban. Setelah Aburizal Bakrie dan Fadel Mohammad kena “semprit” terkait dugaan kasus penistaan agama oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kini posisi Ade Komarudin sebagai Ketua DPR terancam digusur. Langkah berani Setya Novanto menyemprot seniornya, dan menggusur Akom sungguh mengejutkan. “Saya dapat info bahwa pergantian itu juga atas petunjuk (presiden) Jokowi,” kata Ahmad Doli Kurnia, politisi muda Golkar.


Sebelum keputusan itu, Ketua Umum Partai Golkar itu melakukan safari politik. Dia menemui presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis pekan lalu. Kepada media Novanto mengaku membahas beberapa hal, salah satunya Revisi Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. "Ada masalah berkaitan RUU Penyelenggaraan Pemilu," katanya.

Menurut sumber di Golkar, aneh jika Novanto bertemu Jokowi terkait dengan RUU Pemilu. Karena, lebih relevan Akom –panggilan akrab Ade Komarudin— selaku Ketua DPR yang mestinya diajak bicara presiden. Nah, ada apa presiden lebih memilih bertemu Novanto? Beragam tafsiran pun muncul. Ada yang menganggap itu sinyal presiden yang merestui kembalinya Novanto menjadi Ketua DPR.

Untuk memantapkan langkahnya, Novanto menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Ahad lalu. Novanto mengaku membahas soal Jokowi-JK bersama Mega. “Saya minta saran-saran karena Partai Golkar sebagai pendukung yang belakangan. PDIP yang lebih awal, tentu kami minta saran dan wejangan berarti,” kata Novanto usai pertemuan.

Selain itu, Novanto mengatakan Golkar akan mengawal kebhinekaan dan kemajemukan. “Kami ingin Indonesia damai dan tenteram serta membangun komitmen bersama,” katanya. Belakangan isu kebhinekaan dikaitkan dengan aksi 411 yang mendesak pemerintah menyelesaikan secara hukum Ahokgate. Yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.

Aksi umat Islam 411 direaksi dengan Parade Bhinneka Tunggal Ika, 19/11. Namun aksi tandingan itu jauh panggang dari api. Targetnya 100 ribu massa, yang hadir hanya ratusan. Aksi digelar di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Isu kebhinnekaan yang diusung merupakan antitesa aksi 411 terkait Ahokgate. Novanto menegaskan  Golkar berkomitmen mendukung Ahok. “Kalau masalah hukum, kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Itu yang kami lakukan bersama Ibu Mega,” katanya.

Sehari setelah bertemu Mega, DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Golkar jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat. Keputusan pleno secara aklamasi mencopot Ade Komarudin sebagai Ketua DPR. Meskipun, dengan dalih memulihkan nama baik Setya Novanto, keputusan itu dituding tidak terlepas dari langkah politik Akom.

Langkah politik Akom yang diangggap melenceng setelah menerima delegasi dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang dipimpin Habib Rizieq, Kamis, 17 November sore. Mereka meminta, agar pimpinan dewan menggunakan hak konstitusinya untuk meminta keterangan Presiden Joko Widodo terkait alasan tidak mau menemui pendemo saat unjuk rasa 4 November lalu.

GNPF-MUI diterima seluruh pimpinan DPR, di antaranya Ketua DPR Ade Komarudin alias Akom, Wakil Ketua Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto hadir dalam pertemuan itu. “Kami meminta DPR menggunakan hak konstitusinya untuk meminta keterangan presiden yaitu Joko Widodo tentang kenapa pada 4 November 2016 itu (menolak bertemu demonstran),” kata Rizieq di Komplek Parlemen, Senayan.

Sebelumnya, langkah Akom sudah benar ketika meminta dua koleganya Fahri Hamzah dan Fadli Zon, ketika mengingatkan keduanya untuk tidak membawa nama DPR ketika bergabung dalam demonstrasi 411. Akom dinilai melakukan “blunder” ketika mengapresiasi demonstrasi 411 yang menurutnya berjalan tertib dan damai. "Mereka telah mampu menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di sekitar lokasi demonstrasi. Ini contoh yang sangat baik," katanya dalam keterangan tertulis.

Baca Berita Lainnya:

Aksi Setya Novanto Membersihkan Kader Mbalelo

Mendukung Ahok Beban Politik Golkar


Editor: Rohmat Haryadi

Laporan Utama, Majalah GATRA, No 04 tahun XXIII, Beredar Kamis, 24 November 2016

Save

Save

Share this article