Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Pada acara Kursus Politik Pancasila yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Hasto
Presiden Joko Widodo (ANTARA/Puspa Perwitasari/AR7) Jakarta, GATRAnews- Kabar akan adanya perombakan kabinet alias reshuffle dalam waktu dekat santer terdengar. Apalagi Menteri Sosial (Mensos)
Ahyar Abduh (GATRAnews/Hernawardi/AK9) Mataram, GATRAnews –PKB, PAN, PPP, dan Partai Gerindra yang merupakan partai poros tengah yang akan mengusung Cagub-Cawagub NTB pada Pilkada 2018 mendatang
Demo menolak angket KPK (Foto: GATRAnews/Adi Putong/AK9) Manado, GATRANEWS — Massa dari berbagai lembaga kemasyarakatan di Manado, Sulawesi Utara, menyatakan sikap secara tegas menolak angket
Adnan Pandu Praja (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah menyebutkan, pengakuan salah satu saksi kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Langkah Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) memanggil mantan napi yang pernah
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Antara/Hafidz Mubarak A/AK9) Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengatakan, koalisi partai

Masih Pro-Kontra, Kenapa MA Ngotot Lantik Oso?

Jakarta,GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Farouk Muhammad meminta Mahkamah Agung (MA) membatalkan sumpah jabatan Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai Ketua DPD RI. Permintaan sentor asal NTB ini sama dengan yang disuarakan GKR Hemas.

Bagi Farouk, MA seharusnya tidak melantik formasi pimpinan DPD yang baru lantaran telah membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 terkait masa jabatan pimpinan DPD. 

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Suwardi yang menggantikan Ketua MA, Muhammad Hatta Ali dalam pelantikan tersebut harus menjelaskan kepada publik kenapa ngotot melakukan pelantikan.

“Kita juga minta MA menyampaikan klarifikasi ke publik dari PLT Ketua, Pak Suwardi. Dia yang melantik, kita minta klarifikasi publik kenapa dia Lantik?” kata Farouk saat dihubungi wartawan, Rabu, (5/4).

Menurut Farouk, jika tahu masih ada pro dan kontra soal jabatan Ketua DPD, MA harusnya tidak gegabah melakukan pelantikan dan mengambil sumpah jabatan. Saat menyerahkan surat keberatan soal pelantikan ini, Farouk mengaku bertemu dengan I Gede Pasek (Senator asal Bali) dan Sekjen DPD dalam ruangan Suwardi. 

“Karena sebelumnya Pak Suwardi menerima Pasek dan sekjen DPD di ruangannya. Dan saya menyerahkan surat ada mereka. Beliau sudah tahu ada masalah internal dan lama menerima dua orang di dalam ruangan. Saya minta secara jujur dia menyampaikan. Ya saya curiga, makanya saya minta klarifikasi begitu,” tegas dia.

Bagi Farouk, masalah yang kini ada di DPD bukan semat-mata soal jabatan melainkan marwah lembaga. Sebelum ada klarifikasi MA maka Farouk akan tetap bersikap. 

“Bahkan dikalangan internal saya sudah memonitor, tidak ada yang tahu soal Pak Suwardi melantik. Ini puncak ketidakadilan. Sampai tidak diklarifikasi dan dibatalkan, ayo kita menunjukkan sikap. Apa boleh buat kita ajak semua rakyat untuk menegakkan hukum,” tambah Farouk. 


Reporter : Wem Fernandez

Editor: Nur Hidayat

Share this article