Refly Harun: DPR Cenderung Pilih Komisioner KPU yang Tidak Independen

Pakar politik dan tata negara Refly Harun (Gatra/Arif Koes/AK9)

Yogyakarta,GATRAnews - Pakar politik dan tata negara Refly Harun menilai pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat daerah maupun nasional belum sesuai asas jujur dan adil.

 

Hal ini antara lain karena personel Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pusat dan daerah biasanya memiliki kedekatan dengan calon petahana  maupun tokoh penting setempat. Pangkal soalnya, DPR cenderung memilih komisioner KPU yang tidak independen.

“Asumsi yang muncul dari kedekatan ini adalah lahirnya peraturan yang cenderung memberi kemudahaan bagi incumbent atau tokoh penting di daerah memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan suara,” jelas Refly saat ditemui di Stasiun Tugu Yogyakarta, Kamis lalu.

Karena itulah, untuk menjamin berjalannya pemilu serentak pada 2018 dan 2019, Refly meminta semua anggota KPU yang terpilih baik di tingkat pusat maupun daerah menjaga independensi dan profesionalisme. Refly juga meminta KPU bekerja efektif dan efesian.

Terlebih lagi, dari komposisi anggota KPU yang kemarin dilantik relatif orang baru.  Refly melihat ada ketidaksukaan dari DPR terhadap tokoh-tokoh yang terkenal independen, seperti Ida Budiyati, Sigit Pamungkas, dan Ferry Riski.

“Mereka disukai anggota Panitia Seleksi (Pansel) namun tidak laku di DPR. Sedangkan Arif Budiman terpilih karena dia incumbent,” katanya.

Menurut Refly, ketika berhadapan dengan badan legislatif, pansel seperti tidak punya taji. Semua calon terbaik pun belum tentu baik di mata DPR.

"Alhasil muncul sebuah paradoks yang menggambarkan secara jelas bahwa ketika Pansel menghabisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka DPR menghabisi pilihan Pansel," ujarnya.

 Refly juga mendesak KPU untuk segera memutuskan aturan tentang partai peserta pemilu. Berdasarkan pengalaman, KPU akan melakukan verifikasi kepada partai sampai tingkat daerah. Tahap ini memakan banyak waktu dan biaya.

“Jadi dalam UU Pemilu yang nanti disahkan sudah harus diatur tentang syarat partai peserta pemilu. Semisal, jika pada pemilu sebelumnya mereka sudah lolos seleksi parlementer maka mereka berhak untuk ikut. Jangan ditetapkan sesudah pemilu. Ini akan membuka peluang terjadinya judicial review oleh partai,” pungkasnya.




Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Rosyid

Share this article

Tagged under