Mendagri: Presidential Threshold Bukan untuk Menjegal Salah Satu Capres

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (GATRAnews/Adi Wijaya/adi3)

Jakarta, GATRAnews- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tudingan kebijakan presidential threshold  sebesar 20% untuk menjegal langkah salah satu capres dan akan memunculkan calon tunggal. Menurutnya Presidential threshold 20% sudah diterapkan di pilpres sebelumnya dan calon lebih dari satu pasangan.

"Sekarang dilihat saja, dua kali Pilpres, 20 dan 25%. Yang pertama, 5 pasang calon, yang kedua, dari harusnya 4 jadi 2. Karena undang-undang katakan parpol atau gabungan parpol yang punya kewenangan mencalonkan calon presiden dan cawapres. Jadi, kalau politisi ada yang katakan 20 dan 25 persen itu kepentingan pemerintah untuk calon tunggal, buktinya nggak ada, kok," kata Tjahjo kepada wartawan, Senin (17/7).

Tjahjo menegaskan presidential threshold 20% ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Namun adalah hal yang wajar, lanjutnya, apabila ada pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.

"Jadi kalau ada pengamat atau politisi mengatakan 20 dan 25% itu kepentingan pemerintah, kepentingan calon tunggal, buktinya enggak ada kok. Dan sudah diatur dalam undang-undang yang baru bahwa tidak akan mungkin ada calon tunggal. Ini kan agar memperkuat sistem pemerintahan presidensil," sambungnya.

Soal penolakan dari beberapa fraksi, mantan Sekjen PDIP itu menyindir fraksi yang tak sepakat angka presidential threshold adalah fraksi yang dulu tak setuju dengan RUU Ormas.

"Pilkada juga sama, 20 dan 25% enggak ada yang protes. Dua kali nggak ada yang protes. Cuma kalau ada yang protes sama saja semua, dulu membahas uu ormas 2012-2013, dua fraksi di DPR yang tidak setuju ya sama yang sekarang enggak setuju. Enggak ada masalah kok," tegasnya.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur HIdayat

Share this article