Asisten Deputi Kemenko Polhukam Perppu: Pembubaran Ormas Dinilai Sangat Demokratis

Ilustrasi Aksi menolak RUU Ormas (GATRAnews/Adi Wijaya/adi3)

Jakarta, GATRAnews- ‎Asisten Deputi Bidang Hukum Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)  Heni Susila membantah bila Perppu nomor dua tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan sikap otoriter atau represif pemerintah. Menurutnya justru Perppu tersebut sangat demokratis.

"Perppu ini mengatur mekanisme pencabutan berbadan hukum dan surat keterangan terdafatar. Maka ada sarana bagi para pihak yang tidak menerima dapat melakukan keberatan ke PTUN. Ini Kata saya mengandung asas demokratis," katanya dalam press briefing Galeri Nasional, ‎Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin, (17/7).

Ia menjelaskan berbeda dengan UU nomor 17 tahun 2013, Ormas yang telah dibubarkan melalui ketetapan pengadilan tidak dapat mengajukan keberatan. Namun dalam Perppu nomor 2/2017 dapat mengajukan keberatan. "Kalau disini dapat dilakukan keberatan ke pengadilan oleh karena itu, pemerintah menonjolkan ini. Tidak represif," sambungnya. 

Ia menilai tujuan pemerintah menerbitkan Perppu ini adalah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sejumlah peraturan yang dianggap belum memadai dalam Undang-Undang Ormas.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat

 

 

 

Share this article