Masinton Pasaribu (kiri) (GATRA/Wem Fernandez/HR02) Jakarta, GATRAnews- Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengganti perwakilannya di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi
Masinton Pasaribu (Antara/Rosa Panggabean/AK9) Jakarta, GATRAnews - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menanggapi santai pergantian dirinya di posisi Wakil Ketua Panitia Khusus Hak
  Panglima TNI Gatot Nurmantyo ziarah di kompleks makam Jenderal Soedirman di Yogyakarta (Gatra/Arif Koes Hernawan/yus4) Yogyakarta,GATRAnews - Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo membantah
Taufik Kurniawan (GATRA/Wem Hernandez/AK9) Jakarta, GATRAnews - Rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) akan dibahas di rapat pimpinan (Rapim)
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (GATRA/Ervan Bayu/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sengketa kepemilikan 'merek' Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masih terus terjadi. Kepengurusan BANI yang
Presiden Joko Widodo (ANTARA/Setpres/HR02) Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo mengundang para ulama dan pimpinan pondok pesantren untuk bersilaturahmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Desmond Junaidi Mahesa (ANTARA/Yudhi Mahatma/AK9) Jakarta,GATRAnews-Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat

Desmond; Surat Fadli Zon ke KPK Bentuk Intervensi, Tidak Benar!

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Desmond Junaidi Mahesa (ANTARA/Yudhi Mahatma/AK9)

Jakarta,GATRAnews-Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Desmond Junaidi Mahesa menilai, surat yang diteken Fadli Zon terkait permintaan menghentikan proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto salah kaprah. Tidak ada dasar hukum yang bersangkutan bisa melakukan hal tersebut. 

 

“KPK sudah melakukan proses peradilan yang sudah jalan. Kalau dia (Fadli) meminta dihentikan ke pengadilan saya pikir tidak layak surat itu,”

 

“Yang bisa hentikan itu ranah pengadilan. Diteruskan atau tidak. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional, kalau menghentikan itu mengintervensi pengadilan, DPR enggak benar, Pak Fadli Zon enggak benar,” tegas Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (13/9). 

 

Desmond menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tak mengindahkan surat tersebut dan tetap melanjutkan proses penyidikan terhadap Setya Novanto yang berstatus tersangka dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP). 

 

“Menurut saya surat itu enggak bernilai, enggak perlu dilayanin. Yang salah itu yang kirim surat ke KPK, tak mengerti teknis peradilan. Menghentikan atau tidak menghentikan itu urusan peradilan. Bukan urusan pimpinan KPK,” tegas Desmond. 

 

Rekan Fadli di Partai Gerindra ini menambahkan, pimpinan DPR juga tak memahami sistem peradilan dan penegakan hukum. Jika surat dikirimkan sebelum praperadilan berjalan, kemungkinan ada sesuatu yang dipertimbangkan.  

 

“Tapi posisi sudah di pengadilan, dia kirim ke KPK, ada nilainya enggak?Jadi apapun surat itu tak bernilai karena tujuannya salah,” demikian Desmond. 


 

 

Reporter : Wem Fernandez  

Share this article