Masinton Pasaribu (kiri) (GATRA/Wem Fernandez/HR02) Jakarta, GATRAnews- Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengganti perwakilannya di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi
Masinton Pasaribu (Antara/Rosa Panggabean/AK9) Jakarta, GATRAnews - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menanggapi santai pergantian dirinya di posisi Wakil Ketua Panitia Khusus Hak
  Panglima TNI Gatot Nurmantyo ziarah di kompleks makam Jenderal Soedirman di Yogyakarta (Gatra/Arif Koes Hernawan/yus4) Yogyakarta,GATRAnews - Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo membantah
Taufik Kurniawan (GATRA/Wem Hernandez/AK9) Jakarta, GATRAnews - Rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) akan dibahas di rapat pimpinan (Rapim)
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (GATRA/Ervan Bayu/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sengketa kepemilikan 'merek' Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masih terus terjadi. Kepengurusan BANI yang
Presiden Joko Widodo (ANTARA/Setpres/HR02) Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo mengundang para ulama dan pimpinan pondok pesantren untuk bersilaturahmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Desmond Junaidi Mahesa (ANTARA/Yudhi Mahatma/AK9) Jakarta,GATRAnews-Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat

Bersurat ke KPK Soal Novanto, Sekjen DPR RI Dinilai “Offside”

 

 

Sekjen Partai Gerindra di DPR RI Ahmad Muzani (GATRA/Ervan Bayu/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Muzani menilai, Sekjen DPR RI telah melangkah di luar wewenangnya dengan mengirimkan surat, meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Setya Novanto.

 
Novanto merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 trilyun.
 
“Surat yang dilayangkan Sekjen kepada KPK menurut saya offside. Sekjen telah melakukan tindakan di luar kewenangannya,” jelas Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
 
Bagi Muzani, tugas Sekjen DPR tidak berhubungan dengan masalah personal anggota dewan dengan lembaga lain. Pun tindakan Sekjen hanya berkaitan dengan Novanto, lantas bagaimana menjelaskan masalah anggota dewan lain yang pernah berurusan dengan KPK?
 
“Jadi menurut saya ini sudah di luar dari konteks tugasnya sebagai Sekjen DPR,” terang dia.
 
Bahkan jika surat itu telah disetujui oleh pimpinan DPR, maka bagi Muzani tetap di luar kewajaran. Tindakan ini bisa disebut sebagai intervensi terhadap proses hukum yang tengah dijalani oleh Novanto.
 
“Ya saya kira ini mengarah ke bentuk intervensi, apa yang dilakukan,” tegas dia.


Reporter: Wem Fernandez  
Editor: Arief Prasetyo
 


 

Share this article