Masinton Pasaribu (kiri) (GATRA/Wem Fernandez/HR02) Jakarta, GATRAnews- Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengganti perwakilannya di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi
Masinton Pasaribu (Antara/Rosa Panggabean/AK9) Jakarta, GATRAnews - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menanggapi santai pergantian dirinya di posisi Wakil Ketua Panitia Khusus Hak
  Panglima TNI Gatot Nurmantyo ziarah di kompleks makam Jenderal Soedirman di Yogyakarta (Gatra/Arif Koes Hernawan/yus4) Yogyakarta,GATRAnews - Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo membantah
Taufik Kurniawan (GATRA/Wem Hernandez/AK9) Jakarta, GATRAnews - Rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) akan dibahas di rapat pimpinan (Rapim)
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (GATRA/Ervan Bayu/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sengketa kepemilikan 'merek' Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masih terus terjadi. Kepengurusan BANI yang
Presiden Joko Widodo (ANTARA/Setpres/HR02) Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo mengundang para ulama dan pimpinan pondok pesantren untuk bersilaturahmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Desmond Junaidi Mahesa (ANTARA/Yudhi Mahatma/AK9) Jakarta,GATRAnews-Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat

Ini Penjelasan Fahri Hamzah Soal Surat Kontroversi Setya Novanto

 
Fahri Hamzah (GATRAnews/Abdurachman/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah angkat bicara ihwal surat kontroversi yang dilayangkan Sekjen DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu berisi permohonan agar lembaga pemburu koruptor menghentikan proses penyidikan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP).
 
Menurut Fahri, surat itu merupakan surat aspirasi biasa yang tidak ada hubunganya dengan status hukum Novanto. Siapa saja bisa mengirimkan surat kepada DPR untuk  kemudiam ditujukan kepada lembaga atau institusi tertentu.
 
"Semua orang, jangankan tersangka, itu guru, nelayan, apa, siapa pun boleh punya aspirasi dan diteruskan oleh DPR," jelas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
 
Fahri menambahkan, surat itu juga tidak ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran etik. DPR, memiliki mekanisme untuk meneruskan berbagai surat yang masuk dari masyarakat melalui Setjen DPR.
 
"Setiap surat masuk ke meja Sekjen lalu dipilah, untuk kemudian ditandatangani berdasarkan bidang, lalu kemudian diteruskan, memang semua surat yang diteruskan itu yang ngirim Sekjen. (Surat) kan cuma meneruskan, ada orang bilang begini lho, ada orang minta begini lho, ada orang mengusulkan begini lho," tegas Fahri.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

 

Share this article