Masinton Pasaribu (kiri) (GATRA/Wem Fernandez/HR02) Jakarta, GATRAnews- Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengganti perwakilannya di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi
Masinton Pasaribu (Antara/Rosa Panggabean/AK9) Jakarta, GATRAnews - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menanggapi santai pergantian dirinya di posisi Wakil Ketua Panitia Khusus Hak
  Panglima TNI Gatot Nurmantyo ziarah di kompleks makam Jenderal Soedirman di Yogyakarta (Gatra/Arif Koes Hernawan/yus4) Yogyakarta,GATRAnews - Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo membantah
Taufik Kurniawan (GATRA/Wem Hernandez/AK9) Jakarta, GATRAnews - Rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) akan dibahas di rapat pimpinan (Rapim)
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (GATRA/Ervan Bayu/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sengketa kepemilikan 'merek' Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masih terus terjadi. Kepengurusan BANI yang
Presiden Joko Widodo (ANTARA/Setpres/HR02) Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo mengundang para ulama dan pimpinan pondok pesantren untuk bersilaturahmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Desmond Junaidi Mahesa (ANTARA/Yudhi Mahatma/AK9) Jakarta,GATRAnews-Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat

Fahri Hamzah Minta KPK Berlaku Adil ke Setya Novanto

Fahri Hamzah (Gatra/Rifki M. Irsyad/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berlaku adil terhadap Ketua DPR Setya Novanto.


Hal ini terkait dengan upaya Novanto yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Dengan upaya yang tengah berproses ini, menurut Fahri, KPK tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Seharusnya kan Pak Novanto itu lagi praperadilan jadi dia enggak perlu sebetulnya minta pemberitahuan ke KPK bahwa dia lagi praperadilan karena KPK juga tahu,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Fahri berkaca pada beberapa pejabat yang pernah mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Sebut saja Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo, Ilham Arif hingga Miryam S. Haryani.

“Kan (Mereka) enggak diperiksa, ya kan? Karena praperadilan. Sebetulnya itu cukup. Kepada Miryam tidak memeriksa karena lagi praperadilan masa Pak Novanto akan diperiksa, kan enggak,”

“Menurut saya KPK sabar saja dulu praperadilan, enggak perlu lah. Kan Pak Novanto ini dicekal sampai bulan depan, sudah enam bulam dan dijadikan tersangka sudah berbulan-bulan. Sekarang dia lagi praperadilan. Kemarin berbulan-bulan enggak diperiksa dan sebenarnya enggak boleh dalam adat etika hukum namanya justice delay, justice denied. Ketua DPR itu harusnya jangan di-delay gini proses hukum,” tegas dia.


Reporter: Wem Fernandez 
Editor: Arief Prasetyo

Share this article