Main Menu

KPK Enggan Buka Identitas Pemberi Tiket Asian Games kepada Pejabat

Iwan Sutiawan
31-08-2018 08:15

Febri Diansyah, juru bicara KPK. (GATRA/Adi Wijaya/RT)

Jakarta, Gatra.com - Selain merahasiakan identitas satu pejabat yang melaporkan menolak menerima gratifikasi tiket menonton pertadingan Asian Games XVIII, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak bersedia menyampaikan nama atau instansi yang memberikan tiket tersebut.

 

"Saya kira tidak tepat ya menyampaikan itu [nama pemberi tiket Asian Games]. Tapi yang pasti, pejabat ini melakukan penolakan terhadap pemberian tiket gratis tersebut," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis petang (30/8).

Pejabat tersebut, lanjut Febri, menolak menerima tiket gratis untuk menonton pertandingan Asian Games tersebut karena tidak pantas untuk menerimanya. Dia menduga pemberian ini berhubungan dengan jabatannya sehingga merupakan gratifikasi.

"Karena itu dilaporkan pada KPK. Namun kami tidak bisa menyampaikan siapa dan dari instansi mana pelapor tersebut karena memang ada kewajiban bagi KPK untuk melindungi atau menutupi identitas dari pelapor ini, untuk kepentingan perlindungan pelapor," ujarnya.

KPK tetap menolak menyampaikan identitas pejabat yang melaporkan menolak gratifikasi tiket tersebut, termasuk instansi atau pihak pemberinya demi melindungi pelapor. Identitas itu baru akan dibuka jika pelapor tidak keberatan untuk disampaikan kepada publik.

"Kecuali memang pelapor sendiri yang membuka atau mengizinkan hal tersebut, dan pelaporan kami buat lebih mudah saat ini tidak perlu harus datang ke KPK, bisa melalui handphone masing-masing ada aplikasi gratifikasi online atau GOL yang bisa diakses," katanya.

Saat disinggung apakah pemberi tiket itu dari panitia penyelenggara atau kementerian yang terkait penyelenggaraan Asian Games, Febri tetap enggan menyampaikan. "Yang bisa saya sampaikan, sudah saya jawab bahwa yang bisa kami sampaikan adalah sudah ada pelaporan penolakan. Dan harapannya, ini menjadi pembelajaran dan juga contoh bagi yang lain," ujarnya.

Tidak seharusnya membagi-bagikan tiket kepada pejabat atau pejabat meminta pihak tertentu untuk diberikan tiket karena ini merupakan gratifikasi. "Masyarakat justru sekarang sedang banyak yang ngantre tiket dan ingin meramaikan acara Asian Games tersebut. Kalau yang diberikan itu adalah pejabat yang dilihat adalah jabatannya, maka Itulah sebenarnya gratifikasi," ujarnya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
31-08-2018 08:15