Main Menu

Komisi X Pertanyakan Konten Buku Yang Dibawa ke Frankfurt Book Fair

Ervan
03-11-2015 22:27

Pameran buku Indonesia di Frankfurt Book Fair 2015, Jerman (ANTARA/Fanny Octavianus)

Jakarta, GATRAnews - Komisi X DPR akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan terkait keikutsertaan Indonesia dalam gelaran Frankfurt Book Fair beberapa waktu lalu. Selain membahas anggaran yang menelan dana hingga 10 juta Euro atau 141 miliar Rupiah, Komisi X juga akan membahas konten dan pertanggungjawaban panitia.

 

Seperti diketahui, Indonesia tahun ini menjadi undangan dalam Frankfurt Book Fair 2015.  "Soal Indonesia diundang menjadi tamu kehormatan dan FBF memang kami di Komisi X mengetahuinya dan kami melihat ini peluang yang bagus untuk masyarakat Eropa bisa melihat kekayaan khasanah karya sastra Indonesia melalui FBF ini," ujar anggota Komisi X DPR, Teguh Juwarno lewat pesan singkat, Selasa (3/11).

 

Sejumlah pihak mempertanyakan dengan anggaran 141 Miliar, tapi Indonesia hanya mampu membawa 200 judul buku terjemahan, padahal yang diharap sebagai guest of honour, Indonesia membawa 1.000 judul buku. Selain itu, konten buku yang ditampilkan diduga juga banyak membahas masa revolusi 1965. Menanggapi hal tersebut, politisi PAN itu juga menyayangkannya.

 

"Soal kontennya kenapa yang dimunculkan hanya kelompok tertentu, kami juga menerima pengaduan dari beberapa diplomat kita disana yang intinya menyayangkan materi yang ditonjolkan justru tidak sejalan dengan apa yang selama ini meniadi garis diplomasi RI," imbuhnya.

 

Teguh pun menyayangkan konten yang ditampilkan tak membahas kebudayaan Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia dan sebagai negara demokrasi.

 

"Hal lain yang patut disayangkan adalah khasanah sastra Islam yang cukup berkembang di tanah air tidak mendapat tempat, padahal negara kita adalah negara demokrasi dengan penduduk Islam terbesar di dunia," ungkap Teguh.

 

Sebelumnya, muncul desakan agar anggaran Frankfurt Book Fair yang menguras kas negara melalui Kementerian yang dipimpin Anies Baswedan sebesar Rp 146 miliar itu diaudit. Anggaran tersebut dinilai terlalu mahal karena angka uang itu sangat besar untuk kegiatan sekelas pameran buku dan diduga dilaksanakan tanpa tender.


 

Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  

 

Ervan
03-11-2015 22:27