Main Menu

Mempertahankan Nilai dan Tradisi Batik Betawi

Edward Luhukay
02-11-2015 11:56

Jakarta, GATRAnews - Pada Sabtu (31/10), Departemen Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Hak Cipta Partai Demokrat yang dipimpin oleh Inggrid Kansil mengunjungi para pengrajin Batik Betawi di kawasan Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Motif serta kualitas Batik Betawi yang dihasilkan dinilai cukup baik. "Mereka bukan sekadar mengerjakan batik, namun juga mempertahankan nilai, tradisi, dan kampung Betawi. Mengingat tradisi Betawi demikian rentan lenyap di tanah sendiri oleh derasnya arus tradisi lain yang datang dari arus pendatang," papar Inggrid, melalui siaran pers yang diterima GATRAnews, Senin (2/11), di Jakarta.

Batik Betawi yang dibina oleh Laela beserta pihak keluarganya ini, berdiri dan diberdayakan darri hasil pembangunan bersama keluarga besar mereka. Namun, lanjut Inggrid, tidak terlalu banyak orang yang mengetahui keberadaan Batik Betawi di tengah ibu kota negeri ini. "Oleh karena itu Batik Betawi perlu didorong pemberdayaannya oleh kita semua," ajaknya.

Inggrid menambahkan, selain menilik potensi Batik Betawi, departemen yang dipimpinnya ingin mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi para pengrajin batik ini. "Motif batik belum memiliki hak cipta. Departemen Ekonomi Kreatif ini berupaya memperjuangkan motif batik melalui Kementerian Koperasi dan UKM," katanya.

"Agar Batik Betawi ini mendapatkan pembinaan dan arahan, sehingga menguatkan pengrajin Batik Betawi untuk mendapatkan hak cipta," tambah perempuan kelahiran Cianjur, Jawa Barat ini.

Pada kesempatan tersebut Inggrid juga menyebutkan, munculnya aturan yang mengatur bahwa satu motif batik dikenakan ongkos Rp 600 ribu, sangat memberatkan para pembatik. "Karena mereka berpikir, lebih baik uangnya dijadikan modal, dibandigkan biaya mendapatkan hak cipta. Karena jatuhnya sangat over cost. Jika mereka punya 30 hingga 50 motif batik, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan pengrajin kecil yang masih merintis produksinya?" kritiknya.

Upaya yang dilakukan Departemen Ekonomi Kreatif Partai Demokrat, kata Inggrid, merupakan salah satu cara guna mengikis celah plagiarisme. Tujuan adanya hak cipta, lanjutnya, guna melindungi kekayaan intelektual seseorang. Namun guna mendapatkan perlindungan hak, pemerintah memangkas sejumlah birokrasi, khususnya bagi para pengrajin kecil. "Karena kalau dipersulit, masyarakat enggan mendaftarkan hak ciptanya. Di sinilah sebenarnya ada ketidakseimbangan antara aturan dan pelaksanaan. Tidak dapat jalan sejarah," tegas anggota DPR periode 2009-2014 ini.

Perempuan bernama lengkap Inggrid Maria Palupi Kansil ini menyatakan, selain memboyong temuannya ke kementerian terkait, pihaknya juga berencana menemui Badan Ekonomi Kreatif guna memperjuangkan masalah hak cipta tersebut.



Editor: Edward Luhukay

Edward Luhukay
02-11-2015 11:56