Main Menu

Hasil Putusan, Sembilan Rehab dan Satu Pemberhentian Tetap

elfira
17-11-2017 09:36

Suasana sidang kode etik yang diselenggarakan DKPP pada tanggal 15 November 2017. (Dok.DKPP)

Jakarta, Gatra.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan lima Putusan, Rabu (15/11/2017) pukul 13.00 WIB. Sidang ini disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait.


Selaku ketua majelis Dr Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. Putusan Perkara yang dibacakan adalah terkait Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu RI dan Provinsi Lampung, KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta Bawaslu Provinsi Jambi.

Hasil pembacaan Putusan, sebanyak sembilan penyelenggara Pemilu dinyatakan tidak melanggar kode etik atau direhabilitasi nama baiknya: Khuwailid, ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Syamsuddin dan Bambang Karyono (anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2012-2017), Asnawi, ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Ahmad Luthfi sebagai kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, Fauzan Khairazi dan Ribut Suwarsono (anggota Bawaslu Provinsi Jambi 2012-2017), Abhan, ketua Badan Pengawas Pemilu, Fatikhatul Khoiriyah, ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.

Sementara dalam perkara berbeda, Abhan dan Fatikhatul Khoiriyah mendapatkan sanksi. Abhan mendapatkan sanksi peringatan, sementara Fatikhatul Khoiriyah mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir. Sanksi peringatan keras juga dijatuhkan kepada anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Aulia Andri. Sementara yang mendapatkan sanksi pemberhentian tetap, anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Budiman Pasaribu.

”Putusan ini berlaku sejak dibacakan,” kata Ketua Majelis Harjono.

elfira
17-11-2017 09:36