Main Menu

Jurnal DKPP Laboratorium Tumbuh Kembang Konsep Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu

elfira
17-11-2017 10:05

Dalam rangka melakukan review terhadap naskah-naskah jurnal yang masuk, DKPP menggelar acara, “Pembahasan Jurnal Etika dan Pemilu DKPP”. Acara akan berlangsung di Hotel D’Anaya, Rabu hingga Kamis (15-16/11). Dok. DKPP

Bogor, Gatra.com - Praktik penegakan kode etik, pada satu sisi dapat memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dan pada sisi lainnya berhasil menekan pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hal tersebut dapat menjadi laboratorium dalam mengeksplorasi, menggali dan mendalami serta mengembangkan berbagai konsep kode etik dan penegakan kode etik dalam berbagai profesi terutama akademisi. Untuk mewadahi tumbuh kembangnya konsep penegakan etika penyelenggara pemilu serta penyebarluasan kepada masyarakat, DKPP telah menerbitkan jurnal ilmiah yang terbit secara berkala.


Dalam rangka melakukan review terhadap naskah-naskah jurnal yang masuk, DKPP menggelar acara, “Pembahasan Jurnal Etika dan Pemilu DKPP”. Acara akan berlangsung di Hotel D’Anaya, Rabu hingga Kamis (15-16/11).

Dalam pengantar acara, tenaga ahli DKPP M. Saihu memaparkan tujuan dari penerbitan jurnal. Pertama, melakukan diseminasi kebijakan, program dan gagasan DKPP selaku lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakkan kode etik  penyelenggara Pemilu di Indonesia. Kedua, expose hasil kajian dan penelitian terkait penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia yang dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggara Pemilu yang mandiri, berintegritas dan kredibel.

Ketiga sebagai  wahana  kampanye tentang penegakan kode etik DKPP yang dilakukan berdasarkan asas fairness, impartiality dan transparency dalam satu model peradilan yang dilaksanakan menurut prinsip “audi et alteram partem”. Keempat, menyediakan ruang publik (public sphere) untuk menuangkan ide dan gagasan kritis terhadap lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia, sehingga dapat menjadi input kebijakan bagi para pihak yang terkait.

Kelima,meningkatkan pengetahuan dan kesadaran (awareness) bagi penyelenggara pemilu, partai politik dan rakyat,  terkait tugas DKPP untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap, mandiri dengan putusan bersifat final dan mengikat (binding).

DKPP melibatkan tim mitra bestari yang terdiri dari para pakar, mereka adalah Dr. M. Alfan Alfian (pengamat politik), Prof. Dr. Ahmad Shabudin (akademisi), Much. Nurhasim, M.Si (peneliti LIPI) dan Dr. Udi Rusadi (pengamat media). Tugas mereka adalah memeriksa dan meneliti naskah yang dikirimkan oleh peneliti sesuai dengan standar penulisan jurnal ilmiah. Review ini dilakukan untuk dua terbitan sekaligus yakni jurnal DKPP Volume 11 dan 12 Tahun 2017.

“Mencari naskah terkait etik jarang, masih lebih dominan naskah politik dibanding etik. Ke depannya mohon pemikiran bagaimana mengembangkan jurnal ini menjadi e-jurnal”, kata  Alfitra mewakili ketua DKPP memberikan sambutan.

Hadir dalam acara anggota DKPP, Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati. Masing-masing anggota DKPP menyampaikan pendapat mereka terkait jurnal. Prof. Muhammad misalnya meminta pengelola jurnal untuk melakukan sosialisasi yang gencar ke perguruan tinggi atau komunitas ilmiah. “Kalau perlu surati semua rektor, perguruan tinggi, komunitas ilmiah sehingga orang-orang tahu DKPP punya jurnal. Undang mereka untuk berpartisipasi. DKPP butuh kajian ilmiah untuk mempertajam tupoksi sedangkan penulis butuh reward untuk syarat kenaikan pangkat, misalnya,” kata Muhammad.

Hal senada disampaikan oleh Prof. Teguh Prasetyo. Dia mengapresiasi DKPP yang telah merintis penerbitan karya ilmiah berupa jurnal yang telah terbit rutin sejak tahun 2013 lalu. “Selanjutnya perlu dipikirkan bagaimana sirkulasi dari jurnal apakah hanya di Jakarta saja atau dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. DKPP sebagai lembaga penegak kode etik merupakan kajian lahan kajian menarik karena belum banyak yang mengangkat soal etika penyelenggara pemilu. Kekhasan tematik dari jurnal DKPP sehingga sifatnya tematik yang menjadi core dari DKPP,” Prof. Teguh berharap DKPP bisa menjadi pusat kajian/riset.

Lain halnya dengan Ida Budhiati. Dia menjelaskan bahwa DKPP periode lalu telah mempromosikan riset-riset dengan tema kepuasan stake holder terhadap fungsi pelayanan justice seeker, riset untuk melihat bagaimana putusan DKPP yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU atau Bawaslu.

“DKPP tidak ingin terjebak dalam rutinitas, kemudian DKPP membuat program kegiatan yang sangat dekat dengan dunia akademik/ilmiah misalnya membuat buku  sebagai alat sosialisasi apakah yang sudah dilakukan DKPP bermanfaat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia,” urai Ida.

“DKPP   menyusun jurnal dengan harapan jurnal ini bisa terakreditasi sehingga semakin banyak orang minat menulis. Bagaimana etika penyelenggara pemilu membangun sistem integritas nasional yang dapat dimanfaatkan melalui jurnal DKPP,” tutup Ida.

elfira
17-11-2017 10:05