Main Menu

Menteri Keuangan Sri Mulyani : Kita Lakukan Review Pragmatis

Mukhlison Sri Widodo
19-02-2018 05:41

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA/Muhammad Adimaja/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah ternyata tidak menumbuhkan minat bagi investor. Pemerintah sedang melakukan tinjauan aturan, agar fasilitas ini bisa bermanfaat. 

Forum pertemuan tahunan World Government Summit memberikan penghargaan tertinggi bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menerima penghargaan sebagai Menteri Terbaik (Best Minister in the World Award), yang diserahkan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Ahad dua pekan lalu. 

Ia mengalahkan tujuh nama lain yang masuk dalam penilaian dan menjadi kandidat penerimaan penghargaan.

Bagi Sri, pengakuan internasional ini juga berkat kepercayaan yang diberikan Presiden. ''Presiden Jokowi memberikan space yang cukup besar bagi kita semua untuk berkiprah secara maksimal,'' katanya. 

World Government Summit menilai Sri Mulyani sukses mendorong transparansi di pemerintahan bersama timnya. Penilaian juga diberikan berdasarkan berbagai prestasi, dari penurunan angka kemiskinan, menekan kesenjangan pendapatan, hingga penambahan penyediaan lapangan kerja. 

Dari catatan penilaian yang dilakukan lembaga audit Ernst and Young, Pemerintah Indonesia, dengan usaha yang dilakukan Sri Mulyani, juga dianggap berhasil menurunkan utang hingga 50% dan meningkatkan cadangan devisa hingga nilai tertinggi, yaitu US$ 50 milyar. 

Kini, setelah kembali pulang, Sri Mulyani harus kembali bekerja. Salah satu persoalan yang harus segera selesaikan adalah revisi kebijakan terkait insentif fiskal, seperti tax holiday, yang setahun lalu tidak menarik minat investor. 

“Kita sedang me-review tax allowance dan tax holiday dari sisi pelaksanaan, apa faktor-faktor yang menjadi penghambat,'' katanya. 

Wartawan Gatra, Hendry Roris P. Sianturi, sempat berbincang dengan Sri Mulyani tentang rencana untuk merevisi persyaratan mendapatkan fasilitas ini, Senin pekan lalu. Petikannya: 

Apa dugaan awal tentang penyebab tidak menariknya insentif ini? 

Bisa jadi, ada beberapa kriteria yang sulit dipenuhi pelaku industri. Seperti jumlah tenaga kerja yang harus diserap. Kemudian juga nilai investasi minimal. 

Jadi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas ini akan lebih ringan? 

Kita akan melakukan review secara pragmatis. Untuk melihat industri yang memang sudah mau berkembang. Umpamanya dia pemain lama, termasuk di dalam persyaratan itu harus memiliki badan baru, PT-nya harus baru dalam hal ini. Pemerintah juga akan memantau sejauh mana ekspansi perusahaan. Jika nilainya itu signifikan, maka dia bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan. 

Regulasinya juga akan diubah? 

Pemerintah akan memaksimalkan regulasi dengan memberikan kompensasi kepada pelaku industri untuk mendapatkan insentif. Sehingga, insentif buat mereka untuk berinvestasi muncul. Risiko semakin kecil dan return semakin tinggi dan insentif menjadi lebih besar lagi. 

Tentang batas minimal investasi yang mensyaratkan minimal Rp 1 trilyun, apakah juga akan diturunkan? 

Kita lagi lihat itu. Dari sisi performance selama ini, kita akan lihat dari komposisi pelaku usahanya, industri mana yang akan meningkat. Atau apakah dia di daerah yang perbatasan, atau apakah mereka melakukan nilai tambah atau hilirisasi. Kita lihat, yang mana yang merupakan titik kuat yang harus dikembangkan. 

Apakah kementerian lain juga melakukan kajian? 

Mereka sudah melakukan formulasi awal paling tidak, dari sisi identifikasi apa, dari sisi peraturan perundang-undangannya yang bisa kita gunakan, dan yang memberikan halangan, dan bagaimana hal-hal itu bisa diselesaikan. 

Kapan revisinya selesai? 

Akan selesai dalam dua minggu ini. Tapi kan masih ada rapat lagi dengan Pak Menko. Semoga semuanya bisa selesai dalam bulan depan. 


 

Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
19-02-2018 05:41