Main Menu

Komite III DPD RI: Pasca Pengundangan UU PPMI Revitalisasi BLK Sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pekerja Migran Mendesak dilakukan Pemerintah

Fatma
20-09-2018 11:15

 

Riau, Gatra.com - Sebanyak 11 orang Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka kunjungan kerja pengawasan atas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

 

Rapat Kerja yang dipimpin oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat H. Ahmad Syah Harrofie ini diikuti oleh jajaran SKPD terkait. Adapun anggota Komite III DPD RI yang hadir dalam rapat kerja tersebut, yakni Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara), Instiawati Ayus (Riau), dan H. Abu Bakar Jamalia (Jambi).

Juga Oni Suwarman (Jawa Barat), KH. Ahmad Sadeli Karim (Banten), dan H. Lalu Suhaimi Ismy (NTB). Serta KH. Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), Muhammad Rakhman (Kalimantan Tengah), dan H. Abd. Jabbar Toba (Sulawesi Tenggara). Juga Stefanaus BAN Liow (Sulawesi Utara) dan Mesakh Mirin (Papua). 

Dedi Iskandar Batubara, senator asal Sumatera Utara yang juga Ketua Komite III, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengundangan UU PPMI sejak November 2017 lalu memberi harapan besar bagi perbaikan, peningkatan dan kepastian hukum atas pelindungan pekerja migran.

Harapan atas perbaikan tersebut terakomodasi dari adanya berbagai kabaruan norma-norma dalam UU PPMI yang jauh lebih baik dari UU sebelumnya. UU ini menekankan pada besarnya peran pemerintah hingga pemerintahan tingkat desa dalam perlindungan pekerja migran hingga.

Misalnya terlihat dari beralihnya tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran dari PPTKIS/PJTKI kepada pemerintah.

Secara teknis artinya pemerintah harus mengoptimalkan seluruh potensi lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah agar dipergunakan secara maksimal bagi pendayagunaan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran. 

Kelemahan pemerintah terhadap pendataan pekerja migran juga disoroti dalam rapat kerja. Sulit bagi masyarakat awam bahkan keluarga pekerja migran untuk mengetahui informasi perihal peluang kerja di luar negeri apalagi perihal kasus-kasus terhadap pekerja migran dan penangananya di negara penempatan.

Oleh karena itu, menurut Instiawati Ayus, senator asal Riau, melalui UU PPMI ini pemerintah diamanatkan untuk wajib bukan saja melakukan sosialisasi terhadap berbagai informasi terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran tetapi juga membangun sistem informasi dan dokumentasi yang akurat, benar dan tidak menyesatnya, dengan kemudahan aksesibiltasnya bagi publik. 

Delegasi Komite III DPD RI juga menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis – Latihan Kerja Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Provinsi Riau; melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di UPT-LK tersebut.

Dalam penjelasannya ketika menerima delegasi Komite III DPD RI, Kepala UPT-LK, H Bakhrum, mengharapkan para senator dapat memberikan dukungan peningkatan anggaran UPT-LK bagi revitalisasi maupun peremajaan seluruh fasilitas yang ada pada workshop berupa mesin-mesin dan perangkat automotif lainnya yang sejak tahun 1983 belum dilakukan revitalisasi.

Fatma
20-09-2018 11:15