Main Menu

DJP dapat banyak Keuntungan dari Integrasi Data Perpajakan

Umaya Khusniah
22-02-2018 16:26

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (GATRA/Abdurachman/RT)

Jakarta, Gatra.com - Langkah maju terkait kepatuhan pembayaran pajak korporasi dilakukan PT Pertamina Persero. Data perpajakan Pertamina kini terintegrasi dengan DJP. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno sendiri yang meresmikan kerja sama ini pada Rabu (21/2) lalu di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan.

 

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Robert Pakpahan, intergrasi data ini bukan berarti DJP dapat mengakses semua data perusahaan Pertamina. Hanya data yang terkait dengan perpajakan saja yang terintergrasi dengan DJP.

"Data yang dilaporkan adalah basisnya pelaporan bulanan yang mereka laporkan melalui SPT," ujar Robert.

Nantinya data yang terkait dengan perpajakan ini akan dimasukkan dalam satu server khusus. Data perpajakan yang diintegrasikan anatara lain data penjualan, data pembelia, pembayaran gaji, transaksi dengan pihak ke tiga, otomasi pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui fasilitas elektronik seperti e-faktur (faktur pajak), e-bupotput (bukti potong/pungut), e-billing (pembayaran) dan e-filling (pelaporan SPT).

Robert berharap integrasi data perpajakan ini akan menguntungkan dua belah pihak. Bagi DJP, hal ini dapat digunakan sebagai alat uji kepatuhan WP terkait pembayaran pajak. Kedua, walaupun intinya sama, namun data yang diterima DJP lebih akurat dan lengkap dari biasanya. Selain itu tim e-auditor DJP yang biasanya berjumlah 12 orang, dengan data integrasi ini, Robert berharap tim yang akan bekerja tidak sebanyak itu.

Yang paling siginifikan menurut Robert, cost of compliance menjadi lebih rendah. Ia memberi gambaran, mengingat audit dilakukan setelah pembukuan, dengan sanksi 24% per tahun. Jika pemeriksaan dilakukan dua tahun kemudian, denda bisa menjadi dua kali lipat. "Dengan integrasi data ini, minimal sanksinya bisa berkurang dari 48% jadi sekitar 2%," katanya lagi.

Keuntungan lain bagi DJP, pemeriksaan oleh petugas pajak nanti tidak serumit sebelumnya yang masih manual. Hal ini menurut Robert menguragi kesulitan dan kerepotan di dalam pemeriksaan. Ditambah lagi, perhitungannya lebih akurat dan transparan. "Seyogyaknya mereka (BUMN) menjadi barometer pembayar pajak yang baik dan menjadi contih untuk WP yang lain," pungkasnya.


Reporter : Umaya Khusniah

Editor : Sandika Prihatnala

 

 

Umaya Khusniah
22-02-2018 16:26