Main Menu

Kadin: Pemerintah Harus Ekstensifikasi Objek Pajak

Anthony Djafar
23-02-2018 20:32

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani (Dok Gatra/re1)

Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pemerintah harus melakukan ekstensifikasi objek pajak. Contohnya, bagi Wajib Pajak (WP) yang belum mempunyai NPWP, bisa diberikan NPWP secara jabatan.


"Artinya bisa dihitung mundur 5 tahun ke belakang kewajiban pajaknya, " katanya kepada Gatra.com, menanggapi reformasi perpajakan yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, di Jakarta, Jumat (23/2).

Meski begitu, Shinta mengingatkan bahwa sebelum policy tersebut di implementasikan, maka perlu ada himbauan dan sosialisasi selama beberapa bulan ke sentra-sentra usaha, supaya tidak menimbulkan gejolak.

“Kalo tidak, kita akan terus berburu di "kebun binatang". Apalagi kondisi bisnis sedang lesu. Akhirnya terjadilah yang disebut penetapan secara sepihak,” katanya.

Shinta mengatakan bahwa reformasi pajak harus bisa memperbanyak pungutan transaksi pajak final. Ia pun mencontohkan, semisal PPN yang pengurusan administrasinya merepotkan, sehingga bisa menimbulkan celah.

"Kalau pajak final maka pemerintah pasti dapat, wajib pajak pun tenang tidak ada dispute lagi,” katanya.

Shinta juga tidak lupa mengingatkan pemerintah, agar pelayanan pajak di lapangan diperbaiki. Karena berdasarkan pengalamannya, KPP bisa memberikan interpretasi berbeda-berbeda atas masalah yang sama.

“Hal ini dapat membingungkan dan menimbulkan distrust dari WP,” katanya.

Begitu juga lanjut Shinta terhadap SPT Pph tahunan yang menyatakan kelebihan bayar, maka itu bisa pilih untuk disumbang ke negara atau direstitusi.

Nah, kata disumbang ini, kata Shinta itu sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan. Karena hal itu dapat menyebabkan banyak WP yang tidak mau diperiksa, sehingga berdampak pada mereka sendiri.

"Akibatnya kadangkala mendorong orang tidak benar, karena tidak ada yang mau diperiksa," katanya.

Shinta mengusulkan, agar pengusaha diberi pilihan jika ingin bayar cicilan, dengan memberikan keringanan terhadap pajaknya.

"Yang mau bayar lump sum di akhir bisa dibebani tambahan bunga," katanya.


Reporter: MEF

Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
23-02-2018 20:32