Main Menu

Saatnya Indonesia Manfaatkan Pangan Non Beras

Fahrio Rizaldi A.
24-02-2018 21:26

Perkebunan tanaman Singkong. (Shutterstock/FT02)

Bogor, Gatra.com Keragaman pangan di Indonesia yang melimpah, dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Sayangnya kebijakan hari ini pemerintah mendorong ke satu titik pada mono konsumsi menuju mono-produksi yang bisa jadi akhirnya menjadi monokultur, yaitu komoditas beras dengan pola intensif sawah.

 

Dalam kurun waktu yang lama konsumsi beras mengalami tren yang menurun walaupun persentase rendah. Disisi lain peta laju pertumbuhan beras daerah timur malah naik. Tidak hanya beras, umbi-umbian mengalami penurunan laju konsumsi bahkan pada daerah timur juga telah mengalami penurunan. “Artinya, ada kemungkinan pergeseran budaya pola konsumsi di daerah yang berbeda,” kata Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah Jumat (23/2) di Bogor, Jawa Barat.

 

Sorotan yang menarik ialah konsumsi terigu yang naik drastis di seluruh Indonesia. Melihat hal ini, kata Said, tidak relevan jika arah kebijakan pertanian mengarah kepada mono-produksi. "Ketergantungan pada terigu pula akan menjadi masalah besar karena secara umum Indonesia tidak memproduksi gandum. Akibatnya, Indonesia akan menjadi sasaran empuk pasar gandum dunia," jelasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Suryo Wiyono mengatakan, ada tiga bias masalah besar tentang pangan. "Pertama adalah bahwa pangan harus beras, kedua bahwa beras harus padi sawah, dan terakhir padi sawah harus budidaya intensif," papar Suryo.

 

Potensi padi non sawah, kata Suryo juga besar karena ketersediaan lahan kering juga banyak. Kedua, sumberdaya kultural Indonesia yang tidak menganggap beras satu-satunya pangan pokok. Ketiga, adalah efeisiensi energi yang digunakan.

 

Misalnya, padi 1 kilogram membutuhkan 2500 liter air dan tanaman lain misalnya pisang jauh dibawah konsumsi air yang berkorelasi dengan biaya produksi. Sehingga ada alternatif lain dalam memperhitungakan biomass. Keempat ialah sumberdaya genetik, Indonesia menjadi center atau pusat Sumber Daya genetik di dunia.

 

"Imbuhan yang lainnya ialah proses pendampingan dari rantai produksi hingga sampai ke konsumen tidak hanya memproduksi lalu melimpahkan begitu saja kepada pengolah, lebih lanjut dukungan dari pengambil kebijakan sangat diharapkan," jelas Suryo.

 

Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Dr. Hermanu Tri Widodo mengatakan, pada tahun 1997 terdapat organisasi Upward yang fokus terhadap kampanye root crop yang berkontribusi baik kepada negara-negara penghasil padi. Ketertarikan Upward terhadap Indonesia terutama kepada Papua sangat tinggi saat itu. "Yang menjadi aneh adalah perhatian internasional tidak sebanding dengan perhatian nasional. Kebijakan yang mengarah kepada monokultur membuat perhatian internaisonal justru turun," kata Hermanu.

 

Bahkan, aliran-aliran dana yang mendukung kampanye keanekaragaman pangan tidak lagi mengalir. Sebagai contoh di Universitas Cendrawasih, Papua yang memiliki concern tinggi terhadap keanekaragaman tidak lagi didanai oleh instansi-instansi pemerintah. Lebih lanjut, Hermanu menyampaikan, potensi sumberdaya lain seperti sagu dapat memberi makan alternatif dimana masalahnya tidak sekompleks tanaman padi.

 

"Ketika dibandingkan keberpihakan pemerintah terhadap padi dan pangan pokok yang lain, dana yang dialirkan untuk lembaga penelitian pangan non beras jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dana penelitian yang diarahkan pada komoditas yang sempit yaitu padi, jagung, dan kedelai," papar Hermanu.

 

Dosen jurusan Gizi Masyarakat IPB Dr. Drajat Martianto menyoroti masalah dominasi beras sebagai pangan pokok ini, dari sisi perilaku dari konsumen, industri dan pengambil kebijakan. "Teori ekonomi mengatakan bahwa pendapatan yang naik maka kualitas pangan naik. Konsumsi beras meningkat saat pendapatan meningkat, dan pada suatu titik akan mengalami penurunan konsumsi beras," urainya.

 

Dradjat mengatakan, meski konsumsi beras cenderung turun, namun komposisi dari konsumsi makanan sehari-hari tetap beras menjadi yang utama. Terkait dengan pola pikir, Drajat mengatakan, perilaku konsumsi beras di Papua berbeda dengan daerah-daerah yang lain. "Di Papua, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi beras. Hal serupa juga terjadi didaerah lain seperti di gorontalo. Petani akan mengkonsumsi beras saat panen raya jagung," ungkapnya.

 

Dalam kurun waktu 20 tahun ke belakang, kata Dradjat konsumsi pangan non beras masih beragam, sebelum dibenturkan dengan pola produksi monokultur. "Jika upaya untuk menurunkan konsumsi beras memang berhasil maka masalah terbesarnya adalah pengganti beras yang masih belum mendapat perhatian," kata Drajat.

 

Sebagai contoh, impor terigu dari luar negeri mencapai 5% dibanding dengan penurunan konsumsi beras yang hanya 1%. Yang dihawatirkan dan ini sudah terjadi, ketika masyarakat menurun dalam mengkonsumsi beras, mereka malah beralih ke terigu atau olahan gandum. Selain itu, rasio harga antara beras dan terigu sejak jaman orde baru adalah 1. 

 

Perilaku yang terbangun dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ialah konstruksi sosial yang menganggap bahwa beras adalah satu-satunya pangan pokok untuk masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi. Mindset masyarakat yang masih mengkelas-kelaskan jenis pangan jelas menjadi pembentuk perilaku konsumsi. Perilaku kebijakan akan berpengaruh juga pada perilaku konsumen, rasio harga yang dibuat sama akan membuat konsumen dapat substitusional tanpa mengenal kelas makanan dari segi ekonomi.

 

Saat ini kecenderungan masyarakat lebih menganggap bahwa umbi-umbian atau makanan pokok lain menjadi makanan paceklik. Makanan jenis ini dipandang layak dikonsumsi saat mereka tidak mampu mengkonsumsi beras. Yang terakhir ialah perilaku pengusaha yang cenderung mengambil peran hanya sebagai investor atau spekulator, jarang sekali mengimbanginya dengan menjadi inovator.

 

Lebih baik lagi, seharusnya pengusaha membangun partnership dengan perguruan tinggi yang juga harus mengawal hasil risetnya hingga sampai ke hilir. Semestinya, di saat suasana sensitif seperti ini, pemerintah dapat mengambil sikap untuk mengarusutamakan keanekaragaman pangan lokal yang kaya dan menjadi alternatif pangan pokok selain beras.

 

"Catatannya adalah pemerintah harus berani melakukan investasi besar-besaran pada pengolahan produk mentah menjadi produk siap konsumsi oleh masyarakat," tegas Drajat.

 

Terkait kampanye, Drajat menyampaikan, kekayaan pangan dan pilihan ragam pangan kita harus menjadi mainstream masyarakat. "Masyarakat punya hak untuk mengetahui dan sadar akan manfaat dari sagu, ubi, sorgum yang sebagian memiliki beta-karoten dan serat cukup tinggi," tukasnya.

 

Selain itu, terkait dengan strategi kampanye, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengkampanyekan pangan lokal ini, pertama, yang berkampanye harus yang benar-benar mengerti tentang substansi kampanye dan kedua adalah teknik kampanye yang efektif.

 

Berbicara tentang peluang, Dradjat mengutarakan, momen 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 akan menjadi kesempatan untuk mengubah perilaku dari berbagai aspek karena saat itu diprediksi bahwa angka tenaga kerja produktif lebih banyak dibandingkan tenaga kurang produktif. Ini, kata dia, menjadi sasaran perubahan bangsa dan negara kita untuk tidak meresahkan kekurangan pangan alias kekurang beras.

 

"Namun generasi kita tidak hanya butuh harapan, namun gerakan kita dalam mainstreaming isu pangan lokal yang beragam dapat dengan benar-benar mengakhiri kegelisahan perberasan, seperti yang dikatakan saudara Said (Koordinator KRKP-red): semoga kegaduhan pangan oleh sebab beras di tahun ini merupakan kegaduhan beras yang terakhir," pungkas Drajat.


 Reporter : Rizaldi Abror

Editor : Bernadetta Febriana

 

Fahrio Rizaldi A.
24-02-2018 21:26