Main Menu

Digital Asset, Akankah Menjadi Ancaman Bagi Bank Sentral

Annisa Setya Hutami
02-03-2018 23:13

Ilustrasi (shutterstock/RT)

Jakarta, Gatra.com- Bank Indonesia masih melarang Digital asset seperti cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Kenyataan itu melahirkan pro kontra karena penggunanya mulai meningkat dan menginginkan blockchain dijadikan sebagai mata uang sah. Hingga 1 Februari 2018, market capitalization seluruh aset digital saja telah mencapai 520 milyar US dollar.

CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan menyetujui keputusan tersebut, namun setidaknya dapat dijadikan alat perdagangan.

"Perlu pembenahan Undang-Undang mengenai pengaturan barang," katanya ditemui usai acara seminar" Membaca Arah Nasib Bitcoin Indonesia" di International Business School (IPMI), di Jakarta, Jumat (2/3).

Selama ini, kata Oscar memang produk kripto telah memiliki landasan undang-undang sebagai payung hukum. Namun bila diatur dengan baik, maka fungsi kripto sebagai komoditas barang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai barang khusus yang berdampak pada penerimaan pajak.

" Blockchain memberikan manfaat di Indonesia. Salah satunya sejalan dengan era industri 4.0. Dapat mempercepat industri karena banyak potensi muncul. Selain itu juga meningkatkan penerimaan pajak. Tapi tetap saja kita mengikuti regulasi di negara tempat kita berdiri," katanya.

Salah satu hambatan penerimaan mata uang digital di Indonesia karena lebih melihat pada tingkat keamanan.

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing mengatakan harga bitcoin kini semakin turun dan tidak ada regulator yang mengawasi. Ditambah lagi rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu karena belum memiliki sistem proteksi yang jelas.

Nah, untuk menjadikan cryptocurrency sebagai mata uang, maka butuh peran serta beberapa sektor.

Adapun pendapat dosen Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah sekaligus advokat, Mustolih Siradj menuturkan bahwa tampaknya sulit untuk mewujudkan hal tersebut.

"Belum kompatible dengan sistem aturan yang ada di Indonesia seperti kehadiran Go-jek dan sebagainya. Sinkronisasi cukup banyak seperti peran lembaga keuangan," ujar Mustolih.

Lain lagi kata Guru Besar Keuangan IPMI, Roy Sembel. Dia malah optimis bila bitcoin akan dilegalkan keberadaannya namun penggunaan lebih sebagai financial contract.

" Lebih mudah diterima bila fungsinya sebagai alat perdagangan. Nantinya akan dibuat index sehingga dapat terlihat tingkatannya. Bukan sebagai payment," katanya.


Reporter: Annisa Setya Hutami

Editor: Anthony Djafar

Annisa Setya Hutami
02-03-2018 23:13