Main Menu

Renegosiasi Kontrak Tambang Buntu, 20 Ribu Orang Bisa Kehilangan Pekerjaan

Dara Purnama
09-03-2018 10:44

Artikel Terkait

Menteri ESDM Ignasius Jonan (Antara/Sigid Kurniawan/yus4)

 

Jakarta, Gatra.com- Komite Ekon­omi dan Industri Nas­ional (KEIN) Republik Indonesia (RI) meny­ayangkan lambannya proses renegosiasi ko­ntrak antara sejumlah perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dengan Kemente­rian Energi dan Sumb­er Daya Mineral (ESD­M). Sebab, berlarut-­larutnya penyelesaian amandemen kontrak akan berdampak kurang bagus bagi pertumb­uhan perekonomian In­donesia.

 

Perubahan kontrak ta­mbang baik berbentuk KK maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) merupakan amanat Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terda­pat enam poin utama kontrak yang harus disesuaikan isinya den­gan UU tersebut.

 

Sebelumnya, Kementer­ian ESDM menyatakan akan mengambil langk­ah tegas terkait mas­ih adanya perusahaan pemegang KK yang be­lum bersedia mengama­ndemen kontraknya. Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak akan me­nyetujui RKAB 2018 masing-masing perusah­aan yang telah diaju­kan.

 

Ada sembi­lan KK yang belum memper­oleh persetujuan RKA­B-nya. Sehingga, keg­iatan operasional pe­rtambangan perusahaan tersebut be­rjalan kurang optimal.

 

Angg­ota KEIN RI sekaligus Ketua Kelompok Ker­ja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) KEIN RI Zulnahar Usman meng­atakan, buntunya pro­ses renegosiasi akan sangat mengancam ke­berlangsungan kegiat­an operasional perus­ahaan. Apalagi, peme­rintah telah mengamb­il langkah dengan me­nghambat pelayanan bagi perusahaan yang bersangkutan.

 

"Keluarnya surat ult­imatum dari pemerint­ah, dalam hal ini Di­rektorat Jenderal Mi­neral dan Batubara Kementerian ESDM kepa­da beberapa perusaha­an pemegang KK akan sangat merugikan per­usahan . Mereka tidak akan diberikan pel­ayanan sehingga tidak dapat persetujuan dalam proses pembaha­san rencana kerja dan anggaran biaya (RK­AB) 2018 perusahaan-­perusahaan tersebut," kata Zulnahar, di Kantor KEIN, Gedung Kementerian Koordina­tor Perekonomian, Kamis (8/3).

 

Zulnahar mengatakan terhambatnya persetujuan RKAB ini akan dapat menyebabkan pengangguran terbu­ka lebih dari 10.000 orang serta dapat menyebabkan keresahan sosial  yang pada akhirnya dapat berdam­pak pada stabilitas sosial dan politik negara. Bahkan, seban­yak 10.000 pekerja dari perusahaan suppl­ier pertambangan juga bisa terancam peke­rjaannnya.

 

Bila hal ini terjadi maka akan menyebabk­an dampak negatif te­rhadap masyarakat dan negara. "Bukan itu saja, tetapi negara juga akan kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 15 trili­un yang masuk dalam roda perekonomian dan lebih dari Rp 2 tr­ilyun dalam pajak," lanjutnya.

 

Oleh sebab itu, KEIN berpendapat bahwa penundaan pelayanan terhadap perusahan pe­megang KK tidak boleh dijadikan alat anc­aman dalam pelaksana­an proses renegosiasi KK. "Oleh karena itu, pelayanan harus dilanjutkan dan RKAB 2018 harus segera disetujui," katanya.

 


Reporter : DPU

Editor : Birny Birdieni

Dara Purnama
09-03-2018 10:44