Main Menu

Dalam Proses PKPU, Utang Merpati Nusantara Airlines Tembus Rp10 Triliun

Wanto
13-03-2018 19:12

Ilustrasi.(Dok.ANTARA/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) saat ini tengah berada dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam proses ini, utang Merpati sudah tembus Rp 10 Triliun.

 

"Posisi tagihan kreditur sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan sudah tembus Rp10 Triliun," kata Alfin Sulaiman selaku Tim Pengurus PKPU Merpati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/3). Namun lanjut Alfin, data tersebut belum final karena masih akan dilakukan pencocokan lebih lanjut dalam Rapat Pencocokan Piutang yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2018 mendatang di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurutnya, tagihan terbesar berasal dari Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) dengan total tagihan masing-masing kurang lebih sebesar Rp 2,6 Triliun. Disusul tagihan-tagihan dari Perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT PANN (Persero), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan PT Garuda Indonesia (Persero) serta Bank Mandiri.

"Juga ada tagihan dari kantor pajak yang cukup besar nilainya, dan beberapa tagihan-tagihan dari perusahaan swasta nasional dan asing," tambahnya. Menurut Alfin sampai saat ini pihak Merpati belum menyampaikan proposal perdamaiannya. Mungkin, lanjutnya, pihak Merpati masih fokus memverifikasi tagihan yang masuk.

Sebagai informasi Merpati  telah berhenti beroperasi sejak Februari 2014 ketika Kementerian Badan Usaha Milik Negara masih dipimpin Dahlan Iskan. Berbagai upaya untuk menyelamatkan Merpati  telah dilakukan namun menemui jalan buntu karena restrukturisasi aset dan rencana penjualan tidak menguntungkan lagi.

Saat ini Merpati mengandalkan kegiatan usaha dari 2 (dua) anak usahanya yaitu PT. Merpati Maintenance Facility (MMF) dan PT. Merpati Training Centre (MTC). Kunci keberhasilan proses PKPU Merpati adalah substansi proposal perdamaian yang nantinya akan diberikan oleh Merpati dalam proses PKPU dan juga dukungan dari para kreditur.

Menurut Alfin, sepatutnya Kementerian BUMN dapat menjembatani komunikasi antara Merpati dan kreditur-kreditur khususnya yang berasal dari BUMN. "PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) (MNA) ini kan termasuk pelopor maskapai penerbangan nasional dan memiliki sejarah dalam dunia kedirgantaraan Indonesia. Suatu kebanggaan tentunya apabila Merpati dapat terbang lagi di langit nusantara," tutup Alfin.


Reporter: Wanto
Editor: Hendri Firzani 

Wanto
13-03-2018 19:12