Main Menu

Aturan Pendongkrak Investasi Keluar April Ini

Mukhlison Sri Widodo
13-03-2018 21:56

Menko Perekonomian, Darmin Nasution.(GATRA/Arif Koes/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) memastikan pada April ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat investasi. 

Saat ini bertumpuknya aturan di daerah menjadi kendala tambahnya investasi.

Ketika memberi sambutan dalam Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN), Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kebijakan tersebut berupa pemberlakuan tax holiday dan pembentukan satgas di daerah.

“Tax holiday ini nanti diberlakukan dengan syarat khusus yang harus dipenuhi investor dan ada batas waktu sesuai besarnya investasi yang ditanamkan,” ujarnya Selasa (13/3), di Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

Darmin memastikan tidak semua investor berhak akan tax holiday dan tax allowance. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu menjadi industri pionir di bidangnya, berskala besar sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja banyak, dan padat karya yang berorientasi ekspor.

“Saat ini, bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),kami terus berkonsolidasi tentang batas waktu pemberian kebijakan tax holiday dan tax allowance,” lanjutnya.

Darmin mencontohkan, jika ada investasi senilai Rp 100 trilyun, maka batas waktu keringanan pajak bisa pendek. Adapun bila investasi Rp500 triliun investor bisa mendapat keringanan selama 10 tahun. Investasi senilai Rp1.000 triliun akan mendapat waktu 20 tahun.

Pada April 2018 pula, daerah diwajibkan membentuk satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab pada sektor utama dan pendukung untuk investasi.

“Saat ini di pusat sudah terbentuk. Di tingkat provinsi ada tiga yang belum memiliki dan tingkat kabupaten masih banyak,” lanjut Darmin.

Dalam tugasnya satgas sektor utama  bertugas mengurus izin dan mengawasi investor di sektor  industri penting seperti pertanian, pertambangan, dan lainnya. 

Sedangkan satgas pendukung mengeluarkan izin terkait sertifikasi, izin lingkungan, dan pendirian bangunan.

Darmin berharap, satgas di tingkat daerah bisa merespon keluhan investor terkait banyaknya aturan dan izin bisa diringkas menjadi 1-2 izin yang memudahkan mereka berinvestasi.

“Kedua program ini merupakan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas Presiden untuk segera dikerjakan,” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan banyaknya peraturan daerah menjadi kendala peningkatan investasi.

“Di Kementerian kami saja ada 4.000-an aturan perizinan yang berlawanan dengan aturan di atasnya. Kami sudah membatalkan 3.163 aturan di daerah. Meski tidak mudah, ini harus dilakukan,” katanya.

Sesuai kebijakan Presiden yang dituangkan dalam Nawacita, pembangunan infrastuktur pendukung ekonomi harus selesai akhir tahun ini. 

Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial ditargetkan selesai tahun depan.

Mendagri mengatakan sebagai upaya mempercepat janji politik Presiden, maka aturan pusat dan daerah diselaraskan. 

Peraturan daerah yang dinilai menghambat  akan disisir dan dikaji pembatalannya.


Reporter : Arif Koes

Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
13-03-2018 21:56