Main Menu

Energy Watch: Penetapan HBA akan Tambah Beban PLN

Anthony Djafar
15-03-2018 06:15

Pembangkit Listrik Batubara. (Dok. GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan, penetapan Harga Batubara Acuan (HBA) dapat dilihat dari dua sisi. Pertama tingginya harga pasar Batubara, akan menambah beban financial PLN. Apalagi cost PLN saat ini sudah tinggi. Ini terjadi karena PLN belum 100% menerapkan efisiensi.


”Karena banyak kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa diefisienkan, sehingga akhirnya berdampak pada operasional cost (PLN)," katanya kepada Gatra.com, di Jakarta, Rabu (14/3).

Sehingga, lanjut Mamit, jalan satu-satunya untuk mengurangi beban PLN adalah dengan intervensi harga batubara oleh pemerintah. Terlebih, saat ini 54% PLN masih menggunakan Batubara sabagai bahan primer.

Di sisi lain, pemerintah pun menghindari kebijkan menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), paling tidak hingga 2019. Kondisi tersebut, jelas menambah beban PLN untuk bisa melakukan efisiensi.

Terlebih pemerintah menghindar gejolak yang ada ditengah masyarakat, karena dengan naiknya TDL otomatis berdampak kepada penurunan daya beli masyarakat. Kemudian ujungnya mengurangi daya saing usaha masyarakat.

“Jadi ini solusi yang cukup baguslah diberikan Jonan terkait HBA yang sekarang ini,” katanya.

Pemerintah kata Mamit melalui Kementerian ESDM, mencoba melakukan negosiasi dengan pengusaha Batubara, hingga terbitlah Permen No 78 tahun 2018 terkait penentuan Harga Batubara untuk PLTU sebesar 70 US Dollar per metrik ton.

Itupun, sambung Mamit, apabila nanti harga Batubara di bawah 70 US Dollar per metrik ton misalnya, maka PLN tetap harus membeli apa yang sudah diputuskan pemerintah.

“Saya kira ini, solusi paling bagus atau win-win solution untuk kedua belah pihak,” katanya.

Walaupun, Mamik tidak menampik, ada beberapa pengusaha Batubara yang tergabung dalam APBI masih menginginkan harga sebesar 85 USD per metrik ton. Akan tetapi, Mamik yakin, dengan harga 70 USD per metrik ton pun, para pengusaha Batubara masih memperoleh margin yang banyak.

“Pemerintah tidak mau juga pengusaha ini merugi gitu loh. Yang saya tangkap seperti itu,” katanya.

Untuk PLTU kata Mamit, memang volumenya tidak terlalu signifikan, karena yang dialokasikan oleh pemerintah hanya 100 juta metrik ton per tahun. Apalagi menurutnya, di dalam Permen tersebut, pemerintah juga banyak memberikan fasilitas-fasilitas.

“Misalnya mereka biasa memenuhi target seperti itu, kedepan mereka akan mendapatkan tambahan kuota 10%,” ungkapnya.

Nah, dengan ditetapkannya HBA, maka otomatis royalti dari sektor Batubara akan berkurang. Namun, di lain pihak, pemerintah sudah bisa mensubsidi PLN secara tidak langsung. Apalagi “penguasa” Batubara di tanah air 90% adalah swasta, PTBA yang notaben-nya Perusahaan negara hanya menguasai produksi sekitar 4% sampai 11% cadangan Batubara.

Analisis Mamit, jika tren harga Batubara terus menanjak, setidaknya hingga akhir tahun. Walaupun ada penurunan, tapi tidak secara moderat.  Hingga kita menurutnya, penyerapan sekitar 25 % sampai 30% yang diminta oleh Pemerintah untuk DMO sudah mulai terserap. Namun dirasanya, hal masih kurang.

“PLN saja 100 juta ton sendiri. Belum untuk PLTU lain, atau perusahaan lain yang menjadikan Batubara sebagai energy primernya,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah terkait harga acuan batubara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO).

Reporter: MEF
Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
15-03-2018 06:15